KETUA Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan, rancangan undang undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT) akan disahkan menjadi undang-undang EBT pada tahun ini.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyetujui harmonisasi RUU tersebut pada Senin (30/5). Sugeng menambahkan, RUU EBT segera dibawa ke rapat paripurna pada pekan depan untuk kemudian disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kita bersyukur RUU EBT sudah melalui proses dari Baleg dan segera diparipurnakan minggu depan. Ini bakal kita serahkan ke pemerintah sebagai draf RUU EBT dari inisiatif DPR," ujarnya dalam webinar Energy Summit 2022, Selasa (31/5).
Politikus NasDem itu menyampaikan, urgensi dari pengesahan RUU EBT itu penting sebagai instrumen Indonesia dalam mengejar bauran energi 23% di 2025 dan netralitas karbon di 2026.
Kemudian, tahun ini juga bertepatan dengan Presidensi Indonesia di Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali, yang mana mengangkat isu prioritas soal transisi energi. Sehingga, pengesahan UU EBT perlu dikebut penyelesaiannya.
"Saat kita menjadi Presidensi G20, tidak elok kalau kita belum punya UU Energi Baru dan Energi Terbarukan. Saya yakinkan di 2022 ini akan terbit UU EBT," ucap Sugeng.
Ia kemudian menyinggung selama ini pemakaian energi fosil seperti batu bara dan diesel berdampak pada penambahan emisi dengan polusi yang tinggi.
Selain itu, PLN dikatakanmengeluarkan biaya hingga Rp23 triliun untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) guna menyuplai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebesar 2,4 gigawatt (GW). Hal ini menjadi perhatian DPR agar pemerintah mengurangi pemakaian energi fosil.
"Ini kan sebagian besar ada di daerah remote atau pulau terjauh. Fakta lainnya diesel juga menggerogoti keuangan PLN. Ini harus diganti dengan EBT," sebutnya.
