Anggota Komisi XI DPR RI Willy Aditya mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola data kartu prakerja. Sebab, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dana program Kartu Prakerja terjadi salah sasaran. Karena itu, ia meminta pemerintah memperbaiki data penerima manfaat Kartu Prakerja.
"Komisi XI DPR dalam fungsi pengawasannya tentu akan meminta penjelasan atas temuan BPK tersebut kepada pengelola Kartu Prakerja,” kata Willy Aditya dalam keterangannya kepada Parlementaria, Selasa (31/5/2022). Berdasarkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) semester II tahun 2021, BPK menemukan dana senilai Rp289,85 miliar dalam program Kartu Prakerja salah sasaran.
Ketidaktepatan terjadi karena manfaat dana program Kartu Prakerja diterima oleh pekerja atau buruh dengan gaji di atas Rp3,5 juta. Padahal, program Kartu Prakerja merupakan program perlindungan sosial masyarakat pada masa pandemi Covid-19 yang dikhususkan bagi pekerja terkena PHK dan pencari kerja.
Dari temuan BPK juga dilaporkan bahwa dasar perhitungan pada program Kartu Prakerja tidak menggunakan data yang valid, akurat dan mutakhir. Untuk itu, selain akan meminta penjelasan kepada Manajemen Pengelola Kartu Prakerja, Willy juga menyarankan agar ada perbaikan dalam tata kelola program tersebut. Willy mengatakan, hal penting yang diperlukan dalam perbaikan program Kartu Prakerja yakni berkenaan dengan dasar data statistik keuangan pemerintah.
“Kita perlu mendorong kebijakan berbasis ilmiah. Karena itu data harus tepat dan terkelola dengan benar. Data dan analisa harus menjadi dasar pembuatan kebijakan. Dengan demikian perbaikan bukan hanya parsial kasuistik. Tapi kita perbaiki secara mendasar. Saya kira kita semua punya komitmen yang sama untuk perbaikan tersebut,” ujar Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI ini.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini mengingatkan, data yang tidak akurat berbuntut pada tidak optimalnya program. Padahal program-program perlindungan sosial di masa pandemi Covid-19 diharapkan dapat menyasar seluruh masyarakat yang terdampak.
“Kita lihat contoh yang terjadi saat ini namanya Kartu Prakerja, dia semestinya berasal dari data angkatan kerja, jenis pekerjaan, upah, dan kalau dianalisa akan ketemu angka kerentanan by name by address. Tapi yang terjadi Kartu Prakerja itu menyasar mulai dari yang belum kerja, bahkan yang kesulitan wirausaha di mana mereka sudah memiliki program bantuan sosial sendiri seperti BLT UMKM dan sebagainya,” tutupnya.
