Anggota Komisi V DPR RI Muh. Aras mendukung akselerasi pembangunan di provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), dalam hal ini khususnya terkait infrastruktur pembangunan perluasan bandara dan jembatan penghubung Pulau Buton-Pulau Muna dan Pulau Muna-Pulau Sulawesi. Untuk diketahui jembatan Buton-Muna rencananya akan dibangun Kementerian PUPR bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antara pulau Buton dan Muna serta kedepannya direncanakan menghubungkan pulau Sulawesi.
"Kami memberikan dukungan terkait perluasan dan fasilitas di bandara di Sultra dan juga jembatan Buton-Muna dan Muna-Pulau Sulawesi, penting untuk kita support dan dukungan akeselerasi pembangunan yang lebih cepat. Sehingga akan memberikan efek positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Sultra khususnya. Kami tentu berharap bahwa ini betul-betul bisa dijalankan pembangunannya supaya pemerataan pembangunan di timur Indonesia bisa lebih cepat terlaksana," jelas Aras usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke provinsi Sultra, Sabtu (18/6/2022).
Oleh karenanya, agar pembangunan dapat lebih cepat terakselerasi, dibutuhkan dukungan dan sinergitas dari Pemerintah Daerah setempat. Politisi dapil Sulawesi Selatan II ini, mendorong Pemda untuk dapat menyelesaikan hal-hal yang terkait pembebasan lahan dan seluruh perizinan yang termasuk dalam syarat-syarat pembangunan. "Tentu Pemerintah Pusat tidak bisa berjalan sendiri perlu dukungan Pemda. Tadi kita sudah komitmen agar Pemda mempersiapkan hal-hal terkait perizinan dan pembebasan lahan. Dan nanti Pusat berkewajiban menyiapkan anggarannya untuk dilakukan pembangunan secepatnya," ungkap Aras.
Menurutnya, provinsi Sultra merupakan salah satu daerah dengan potensi sumber daya alam yang cukup tinggi. Baik dari potensi kehutanan maupun pertambangan. "Di sini kan ada tambang nikel, emas dan aspal. Ini sangat luar biasa potensi ini bila pembangunan infrastruktur jembatan ini segera terlaksana, tentunya dapat memperlancar seluruh kegiatan baik secara lokal maupun di level nasional. Tentu kita berharap bahwa Pemerintah betul-betul memberikan perhatian khusus kepada Sultra dan Indonesia Timur pada umumnya," ucap Aras.
Hal senada turut diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI Tamanuri yang mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Sultra. Sehingga nantinya potensi-potensi yang ada di Sultra dapat segera bangkit. "Oleh karenanya perlu diprioritaskan hal-hal yang sudah direncanakan berjalan khsusnya pembangunan infrastruktur jembatan di Sultra ini aehingga nantinya menjadi satu kesatuan dan mempercepat roda pembangunan di Sultra. Saya rasa nantinya kemajuan yang sangat oesat akan dirasakan oleh masyarakat Sultra," jelasnya.
Anggota dari fraksi partai Nasdem ini turut mengusulkan agar nantinya dalam pembangunan jembatan tersebut dapat memprioritaskan anak bangsa dengan tidak mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri. "Banyak anak-anak muda kita yang audah maju, oleh karena itu tidak ada kata lain selain kita bersama masyarakat Sultra ini bersama membangun Sultra menjadi daerah yang maju. Apalagi didukung potensi-potensi yang tadi, salah satunya aspal buton, kalau jembatan selesai maka penyalurannya akan cepat sekali," imbuh Tamanuri.
Sebagaimana diketahui, selama ini masyarakat Sultra menggunakan transportasi kapal Ferry dalam melakukan perjalanan antar pulau, antar kabupeten, dan menuju ke ibu kota provinsi. Selain transportasi kapal Ferry masyarakat juga menggunakan transportasi udara di beberapa kabupaten/kota. Pemerintah Kota Baubau dan Buton Tengah dalam gak ini, sudah menyiapkan lahan seluas 70 hektar, dibagi masing-masing 35 hektare di Pulau Buton dan Muna. Kebutuhan lahan ini antara lain untuk pembangunan jalan pendekat, rest area, fasilitas umum, wisata laut, dan kantor pengelola.
Jembatan Buton-Muna yang rencananya akan dibangun Kementerian PUPR bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antara pulau Buton dan Muna serta kedepannya direncanakan menghubungkan pulau Sulawesi. Dengan dibangunnya jembatan Pulau Buton-Muna dan Jembatan Pulau Muna-Kendari maka seluruh wilayah di Sulawesi Tenggara dapat terhubung. Hal ini diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar mobilitas masyarakat dan logistik dan berimplikasi pada peningkatan ekonomi wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara.
