ANGGOTA Komisi IX DPR Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati mengatakan setiap usaha pencegahan dan edukasi terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau human trafficking terus didukung. Bahkan jika masuk kurikulum bisa dilakukan bertahap misalnya bisa jadi satu pelatihan untuk alumni SMK yang memang didesain siap kerja.
"Bisa juga jadi materi khusus di BLK dan LPK yang dikelola swasta. Sebab masih banyak kasus TPPO berkaitan dengan iming-iming sebuah pekerjaan," kata Kurniasih kepada Media Indonesia Selasa (5/7).
Dia mengaku pihaknya perlu menagih pemerintah dan pemerintah daerah yang diwajibkan oleh UU 21 Th 2007 untuk membuat kebijakan, program, kegiatan dan wajib mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan disamping penanganan kasus TPPO.
"Jadi usulan untuk memulai dari sekolah bisa bagus dan bisa dipertimbangkan untuk dilakukan bertahap terutama di lembaga pendidikan yang alumninya dipersiapkan siap kerja," sebutnya.
Terkait banyaknya korban TPPO, termasuk yang menjadi pekerja migran Indonesia, salah satu faktornya karena langkah pencegahan masih dilakukan secara sendiri-sendiri, dia menegaskan diperlukan upaya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan pencegahan bisa dilakukan.
"Jika terkait teman-teman PMI ini memang mau tidak mau harus lintas sektor. Mulai dari Kemenaker, BP2MI, Kemenlu termasuk Imigrasi Kemenkumham. Jika masuk ranah pidana artinya melibatkan aparat penegak hukum," tuturnya.
Bukan hanya soal TPPO, lanjutnya, penanganan PMI saja memang masih terjadi miskoordinasi, mispersepsi termasuk miskomunikasi diantara lembaga pemerintah. Terakhir misalnya kasus gagalnya pemberangkatan CPMI dari NTB ke Malaysia. Masih ada ego sektoral yang harus diselesaikan secara cepat.
"Penanganan PMI ini sebenarnya dikoordinasi oleh Menko PMK. Tinggal Menko PMK punya sense coordinative untuk mengumpulkan semua jajaran. Ingat jargon tidak ada visi misi menteri yang ada visi misi presiden. Ini masih sebatas jargon," tuturnya.
Dia menambahkan khusus TPPO sebenarnya sudah diamanatkan UU untuk membentuk Gugus Tugas bersama yang berisi lintas sektor termasuk masyarakat sipil. Gugus tugas ini dibentuk hingga level Pemda.
Terlebih di rra Presiden Jokowi, Gugus Tugas TPPO ini memiliki Ketua I Menko PMK, Ketua II Menkopolhukam dan Ketua Hariannya Menteri PPPA.
"Karena ini lintas sektor tentu pengawasnya ada di Presiden. Perlu dievaluasi secara rutin apakah setiap semester atau tahunan bagaimana capaian dan kinerja Gugus Tugas TPPO ini secara berjenjang dari pusat hingga daerah," ujarnya.
Dalam pertemuan dengan Pusat Studi Migrasi Migrant Care, dia menjelaskan bahwa mereka memaparkan data-data yang bisa menjadi pegangan Komisi IX untuk menindaklanjuti secara resmi dengan mitra kerja Komisi IX terutama yang terkait dengan PMI dalam hal ini dengan Kemenaker dan BP2MI.
"Tadi memang ada beberapa kasus lain dipaparkan khususnya yang ada di Malaysia. Hasil kesimpulan pasti akan dibawa saat Komisi IX RDP dengan mitra kerja untuk penanganan PMI," ujarnya.
Sebenarnya pihaknya berharap banyak ada perbaikan terutama bagi PMI di Malaysia setelah terjalin nota kesepahaman yang baru diteken antara Indonesia dan Malaysia, termasuk di dalamnya soal perlindungan.
"Kalau dari sisi pribadi dan PKS dalam hal ini, baik anggota Komisi IX dari PKS maupun DPP PKS Bidang Ketenagakerjaan memiliki relawan di PIP PKS Malaysia dan teman-teman disana juga melakukan advokasi terhadap PMI yang bermasalah. Komunikasi dengan Duta Besar RI untuk Malaysia juga berjalan baik. Ini juga jadi masukan dan data untuk kolaborasi dalam penanganan PMI di Malaysia terutama yang terindikasi ke TPPO," pungkasnya.
Sebelumnya Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menyebut edukasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masuk dalam kurikulum di sekolah sebagai salah satu tindakan pencegahan masyarakat menjadi korban dari tindak pidana tersebut.
"Kami mengusulkan beberapa kali TPPO itu masuk di kurikulum sekolah. Karena teman-teman yang menjadi korban trafficking banyak juga yang lewat jalur-jalur sekolah," katq Anis Hidayah dalam audiensi dengan Komisi IX DPR RI yang diikuti virtual dari Jakarta, Selasa.
Adapun modus TPPO yang menyasar yang berusia sekolah sehingga penting untuk melakukan penguatan langkah pencegahan untuk memastikan pekerja migran Indonesia (PMI) tidak menjadi korban TPPO, yang merupakan kejahatan lintas negara.
Migrant Care mendorong agar edukasi terkait TPPO sebagai langkah pencegahan dapat masuk ke dalam pendidikan sekolah baik formal maupun non-formal.
"Penting memang nanti diintegrasikan lewat kurikulum pendidikan sekolah baik formal maupun non-formal," ujarnya.
Berdasarkan Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2021 yang dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat memperlihatkan Indonesia berada di tingkat kedua yaitu negara yang menaruh perhatian kepada isu tersebut tapi masih butuh penguatan implementasi regulasi dan penegakan hukum.
"Korban TPPO, termasuk yang menjadi pekerja migran Indonesia (PMI), salah satu faktornya karena langkah pencegahan masih dilakukan secara sendiri-sendiri. Sehingga ini yang saya kira perlu diperkuat ke depan," tegasnya.
Pihaknya mendorong agar penempatan tenaga kerja Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme seperti skema penempatan kerja sama antar negara (government to government/G to G), antar swasta (private to private/P to P) atau pemerintah dengan swasta (government to private/G to P).
"TPPO sendiri beririsan dengan berbagai isu, dengan pemangku kepentingan masing-masing. Interseksionalitas banyak karena itu isu HAM, hukum, perempuan, ketenagakerjaan, kemiskinan," paparnya.
