Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyarankan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktur Jenderal Tata Ruang dan Kepala Kantor Wilayah perlu membangun koordinasi dan komunikasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH), seperti Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dalam rangka menyikapi supaya tidak terjadi penerbitan sertifikat yang dianggap tidak sah padahal sertifikat itu adalah pelaksanaan Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).
“Hal ini diperlukan, dalam rangka menyikapi supaya tidak terjadi seperti kejadian (seperti) di (Kabupaten) Bogor, adanya sertifikat yang dianggap tidak sah, padahal sertifikat itu adalah hasil dari PTSL yang diserahkan langsung secara simbolik oleh Pak (Presiden) Jokowi. Kita tidak mau itu terjadi di (Bali) sini,” kata Junimart usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Denpasar, Bali, Senin (11/7/2022).
Politisi PDI-Perjuangan itu menjelaskan, koordinasi komunikasi beberapa pihak tersebut sangat perlu untuk menentramkan hati masyarakat dalam rangka meyakinkan masyarakat bahwa PTSL itu perlu. Hal ini sangat diperlukan karena program PTSL tersebut masih belum diyakini oleh sebagian masyarakat, mereka belum meyakini bahwa PTSL bisa menjamin hak mereka sebagai pembeli tanah.
“Kita minta supaya di dalam penerbitan PTSL itu, Kementerian ATR/BPN bekerjasama dengan APH, Gubernur dan Kepala Daerah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini sangat perlu untuk menentramkan hati masyarakat dalam rangka meyakinkan masyarakat bahwa PTSL itu perlu,” tegas Junimart.
Legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III itu menambahkan, memang masalah pertanahan di Bali tidak begitu bergejolak, tetapi terkait koordinasi dan komunikasi sangat diperlukan. “Sudah terbukti program Pak Jokowi itu berjalan di Bogor, sertifikat dibagikan secara simbolik ternyata tanah tersebut di police line, disita oleh satgas dari Bareskrim. Ini menjadi pelajaran ke depan dan kami tekankan supaya koordinasi komunikasi perlu antara Kementerian (ATR/BPN) dengan APH,” pungkas Junimart.
