Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan menilai kinerja Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemko Medan sangat lemah dan terkesan 'tidur'.
Pasalnya, pengawasan terhadap limbah perusahaan tidak berfungsi . Hal ini dibuktikan sejumlah perusahaan yang dikunjungi komisi B DPRD Medan melanggar ketentuan dan membuang limbah sembarangan ke pemukiman warga.

Seperti halnya, kunjungan komisi B DPRD Medan yang dipimpin Ketua komisi B, Roma P Simaremare ke PT Sari Ayuwinda Semesta (PT SAS) di Medan Marelan. Dalam kunjungan ini, ia menemukan limbah pabrik mencemari pemukiman warga. Roma bersama anggota komisi Salman Alfarisi, Bahrumsyah, M Yusuf, Syamsul Bahri, Srijati Pohan melihat kejanggalan proses pengolahan limbah di perusahaan ekspor hasil ikan laut seperti udang dan lainnya.

“Dari laporan administrasi, pengolahan PT SAS sangat sempurna. Tapi, ketika melihat proses pengolahan limbahnya ada kejanggalan, pembuangan akhir air limbah tidak kelihatan. Bahkan ada bak air yang berisi ikan, yang diklaim sebagai proses akhir. Ini kita tidak yakin karena airnya tidak mengalir. Kita menduga limbah dibuang secara by pass ke parit," ujar Roma.

Dugaan Roma terkait adanya kejanggalan pengolahan limbah di PT SAS semakin jelas, ketika beberapa anggota dewan berkeliling perusahaan, ternyata ada saluran/riol dari lokasi perusahaan mengeluarkan limbah kotor dan bau dibuang ke parit pemukiman warga. Pembuangan limbah PT SAS secara sembarangan, juga dibenarkan salah satu warga Lingkungan IV, Kelurahan Rengas Pulau Medan Marelan, Ardaniah.

Menurutnya, limbah PT SAS sangat dikeluhkan warga sekitar dan sudah berlangsung lama. Ia menuturkan, limbah cair dibuang ke parit Titi Gertak. Selain itu limbah udara pabrik sangat menggangu pernafasan karena bau busuk yang menyengat.

“Kami sudah berulang kali memprotes limbah perusahaan, tapi tak pernah ditanggapi pihak mana pun. Perusahaan ini sering dikunjungi oknum berseragam PNS, tapi limbah tetap dibuang ke parit. Pihak PT SAS memang ada memberikan bantuan beras 15 kg kepada warga setiap tahunnya. Namun, bantuan tersebut dinilai hanya 'meninabobokan' warga agar tidak protes soal limbah. Tolong lah pak dibantu, agar limbah perusahaan tidak lagi mengalir ke pemukiman warga, kami cukup menderita,” harap Ardaniah.

Menyikapi hal ini, Roma Parulian Simaremare sangat menyayangkan kinerja Kepala BLH Kota Medan, Purnama Dewi yang dinilai lemah bahkan 'tidur'.

“Masalah limbah sangat urgent, harus disikapi secepatnya. Untuk itu Kepala BLH dan Walikota Medan, Rahudman Harahap harus mengambil sikap, jangan sampai kota Medan ini dibanjiri limbah perusahaan," desak Roma.

Terkait pengolahan limbah di PT SAS, BLH harus mengkaji ulang, jangan teorinya saja yang bagus namun praktek jauh dari harapan.

”BLH didesak harus tunjukkan kinerjanya, jika memang tak sanggup, nanti akan terlihat dimana kendalanya. Sehingga Walikota Medan dapat melakukan evaluasi di SKPD BLH," tegas Roma.

Roma menilai, persoalan di PT SAS bukan hanya masalah limbah, tapi disinyalir masih banyak karyawan yang tidak terdaftar di Jamsostek. Begitu juga masalah gaji karyawan masih dibawah ketentuan. Bahkan, pengangkatan karyawan outsourcing dinilai banyak melanggar prosedur. Untuk itu Dinsosnaker Medan diharapkan bekerja dan memberikan sosialisasi kepada seluruh perushaan untuk menjalankan aturan yang berlaku.