Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI menyoroti sistem kelistrikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang sampai saat ini masih kerap terjadi pemadaman bergilir, yang tentunya berdampak kepada aktivitas bagi masyarakat Serambi Mekkah. Oleh karenanya, Komisi VI DPR RI akan memitigasi hal tersebut dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan mitra kerja terkait.
“Listrik (di Aceh) ada byarpet-nya, sementara over supply 224 megawatt. Jadi sebenarnya persoalannya di mana? Jadi, ada beberapa yang terkait dengan transmission. Transmission di Penyertaan Modal Negara (PMN) yang Rp10 triliun di tahun 2023. Di (Aceh) sini sendiri menyerap kurang lebih sekitar Rp60 miliar dikali 2, maka Rp120 miliar ya (untuk) dua transmision," kata Aria Bima saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan sejumlah mitra kerja, di Banda Aceh, Aceh, Senin (8/8/2022).
Politisi PDI-Perjuangan itu berharap persoalan terkait distribusi dan transmission listrik di Aceh ini dapat segera diselesaikan, mengingat di hulu terjadi over supply sebesar 224 megawatt, sehingga pihaknya mengingatkan agar hal ini yang harus dimitigasi ke depannya.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Tommy Kurniawan mengatakan jika memang terjadi surplus listrik di hulu dan terdapat masalah di sistem transmission-nya, maka hal itu harus disosialisasikan kepada perangkat desa terkait, agar masyarakat mengetahui dan memahami kendala pemadaman listrik secara bergilir tersebut.
Terlebih, Tommy sudah pernah menyarankan kepada Direksi PT PLN terkait persoalan transmisi ini. Menurutnya, perlu dipasang sebuah sensor di dalam sistem transmisinya, sehingga ketika terjadi case atau masalah di sistem transmisi, sensor tersebut dapat mengirimkan signal ke super platform yang dibuat oleh PLN, sehingga transmisi mana yang bermasalah dapat segera diatasi.
"Pertama efisien ya, karena tidak perlu orang ngecek ke lapangan. Kedua, bisa di tanganinnya secara cepat dan itu menurut saya bisa menjadi early warning bagi permasalahan-permasalahan yang di lapangan. Kan banyak permasalahannya. Bukan hanya itu, masalah kabel juga, dan lain sebagainya," kata Tommy.
Saat ini PLN telah mengeluarkan aplikasi yang diberi nama PLN Mobile, sehingga setiap terjadi permasalahan yang berkaitan dengan listrik, aplikasi itu akan menginformasikan berbagai hal terkait sistem kebutuhan kelistrikan, maupun keluhan lainnya. Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, sejak awal aplikasi tersebut diterbitkan, hingga saat ini memang mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Dimulai dari lebih user interface-nya, dan kemudahan praktis lainnya.
Namun, menurut Tommy, untuk hal yang berkaitan dengan keluhan pelanggan tidak dapat langsung direspon, tetap butuh waktu dan tidak cepat penanganannya. Apalagi yang berkaitan dengan pembelian saldo token listrik yang menurutnya juga tidak efisien dan praktis. "Tapi juga masih banyak terjadi kendala ya, cuma sudah lebih baik. Contoh misalnya kendalanya kalau di aplikasi ini kalau misalkan listrik mau habis misalkan, ya biasanya habis pulsanya mau habis itu dia masih menghitung berdasarkan pemakaian tidak ada notification-nya,” jelasnya.
“Kan biasanya kalau kita enggak di rumah, di meteran (listrik) gitu bunyi. Tapi saya waktu itu sudah kasih masukan bahwa (perlu) ada push notification yang dikirim ke kita, bahwa ini tokennya sudah mau habis, bisa diisi. Nah supaya lebih efisien lagi, ketika kita ngisi (token), otomatis langsung masuk kayak kita ngisi pulsa handphone. Kan ketika ngisi (pulsa) langsung masuk. Jadi kita enggak perlu pencet-pencet (di meteran listrik). Mungkin ke depannya bisa seperti itu, supaya benar-benar menjadi super apps dan canggih," sambungnya.
Dalam pertemuan antara Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan mitra kerja, terungkap bahwa kondisi kelistrikan Aceh eksisting di antaranya, dengan sistem grid, total daya mampu sebesar 669 megawatt, dengan beban puncak 445 megawatt, dan surplus 224 megawatt. Sementara dengan sistem isolated, total daya mampu 27 megawatt, beban puncak 24,3 megawatt dan surplus sebesar 2,7 megawatt. Kemudian untuk realisasi rasio desa berlistrik (RD) Sumatera-Kalimatan periode Juni 2022, untuk Aceh sendiri terdapat 6,497 jumlah desa dimana secara keseluruhan semuanya sudah berlistrik.
