Menanggapi Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto berharap pemerintah Indonesia tidak berpuas diri dengan pencapaian prestasi swasembada beras. Hal ini menjadi perhatiannya, kedaulatan pangan jauh lebih vital, dibandingkan dengan swasembada beras.
“Kita sebagai bangsa Indonesia menghendaki swasembada yang tidak hanya bersifat sempit, tetapi dalam arti luas. Arti luas ini adalah pangan yang kita kaitkan dengan kedaulatannya. Jadi di sini berbeda makna antara swasembada dengan kedaulatan pangan. Kalau kedaulatan pangan jauh lebih bermakna daripada swasembada,” ucap Hermanto usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI serta Pidato Kenegaraan Presiden RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI itu menjelaskan kedaulatan pangan seharusnya dipenuhi oleh petani dalam negeri, di mana produk-produk pangan dari dalam negeri harus mampu dihasilkan petani dalam negeri. Sebab, Indonesia memiliki keunikan berupa keanekaragaman pangan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia.
Sehingga, bagi Hermanto, kedaulatan pangan adalah keniscayaan bagi Indonesia. Dengan terwujudnya kedaulatan pangan, Indonesia menjadi lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan, termasuk krisis pangan global. Oleh karena itu, dirinya berharap Indonesia tidak lagi ketergantungan impor beras saja, akan tetapi juga tidak lagi ketergantungan komoditas pangan lainnya, seperti kedelai, jagung, dan lainnya.
“Soal impor ekspor itu lumrah. Tapi, jangan sampai tercipta ketergantungan, yang nantinya membuat kita jadi kekurangan pangan. Jadi, jangan sampai sifat ekspor impor itu menciptakan ketergantungan. Jadi saya lebih cenderung ke kedaulatan pangan, jangan berfokus pada beras saja,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat I itu.
