Rencana pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan Solar terus mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan.
Pasalnya, jika dua jenis BBM tersebut dinaikkan resiko inflasi akan lebih tinggi, daya beli masyarakat akan tergerus dan sejumlah barang seperti komoditas pangan akan ikut terkoreksi.
Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mengaku keberatan jika pemerintah jadi menaikkan harga dua jenis BBM yakni pertalite dan solar.
"Kami FPDIP sangat keberatan jika BBM dinaikkan. Itu pilihan yang tidak tepat karena akan berdampak serius terhadap perekonomian masyarakat," tandas Bendahara Megawati Institute itu saat diwawancarai awak media di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (25/08/2022).
Menurutnya, sebelum Pemerintah menaikkan harga BBM alangkah baiknya pemerintah menghitung ulang dampak ekonomi secara keseluruhan.
"Ketimbang menaikkan BBM sebaiknya pemerintah menghitung beban fiskal yang katanya terbebani dengan susbisdi BBM. Defisit APBN kita masih cukup terjaga kok berkat adanya windfall di mana harga komoditas kemarin ikut terkerek naik, ditambah penerimaan negara cukup kondusif. Mestinya ini jadi pertimbangan. Dan limpahan penerimaan negara dari berbagai sektor termasuk komoditas sebaiknya dialihkan untuk menambah subsidi BBM," ujar Pakar Ekonomi Kerakyatan itu.
Tapi lain halnya, kata dia, jika pemerintah tetap kekeuh untuk merealisasikan niatnya yakni menaikkan harga BBM maka, berbagai resiko ekonomi sulit dihindari.
"Hitung-hitungan saya inflasi bisa di atas 8 persen jika dua jenis BBM ini dinaikkan maka harga komoditas dan biaya transportasi akan ikut terkerek naik," jelas Bendahara Badiklatpus DPP PDI Perjuangan
Jika ini terjadi, lanjut Bendahara Megawati Institute itu, stabilitas ekonomi secara keseluruhan bisa terguncang.
"Ekonomi masyarakat dibawah bakal terganggu. Kenaikan dua jenis BBM akan diikuti kenaikan harga komoditas pangan dan transportasi. Itu pasti dan tak terhindarkan," tandas Politikus PDIP itu.
Menurutnya, banyak opsi yang bisa diambil pemerintah selain menaikkan harga dua jenis BBM itu.
Bisa saja, Darmadi menyarankan, pemerintah memilih opsi ruang fiskal untuk kemudian diperketat.
"Ini opsi paling relevan di mana nantinya Pemerintah mesti menambah kuota untuk dua jenis BBM yang selama ini jadi konsumsi masyarakat umum. Bisa saja dari kuota saat ini sebesar 23 juta kilo liter di naikkan kuotanya jadi 28 juta kilo liter. Jadi artinya pemerintah harus menambah beban subsidi sebesar 5 juta kilo liter. Tidak masalah menambah subsidi ketimbang hadapi resiko ekonomi yang sulit ditangani nantinya," saran Anggota Komisi VI DPR RI itu.
Yang jelas, kata dia menegaskan, FPDIP meminta pemerintah untuk mengutamakan dan melindungi kepentingan rakyat dengan tidak menaikkan BBM.
"PDIP berkomitmen penuh untuk terus mengawal wong cilik dalam keadaan senang maupun susah termasuk resiko menghadapi kenaikan BBM. PDIP akan berjuang keras agar kenaikan BBM tidak terjadi, kami minta pemerintah membatalkan niat naikkan BBM. Itu komitmen dan concern kami memastikan wong cilik tidak kesusahan," tegas Legislator dari dapil DKI Jakarta III meliputi Jakarta Utara, Barat dan Kepulauan Seribu itu.
Terakhir, Darmadi menegaskan, agar pemerintah memedomani cita-cita luhur Bung Karno yang selalu membela dan mengedepankan kepentingan rakyat di atas segalanya.
"Ajaran Bung Karno tentang Marhaenisme saya kira sangat jelas tentang pentingnya melindungi dan membela kepentingan kaum lemah yakni rakyat jelata. Pemerintah harus menjadikan ajaran Bung Karno tersebut sebagai landasan atau pijakan dalam mengambil satu keputusan termasuk keputusan menaikkan BBM," tegas eks Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Jakarta itu.
