Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, perencanaan pengadaan kalender 2023 senilai Rp 955 juta akan dikaji kembali.

"Kami meminta untuk dikaji ulang. Belum dihentikan total. Itu kan kebutuhan rutin ya, kebutuhan organisasi," kata Dimyati kepad wartawan, Kamis (1/9/2022).

Dimyati menjelaskan, BURT akan melihat sejauh mana pengadaan kalender itu dirasa terlalu tinggi memakan biaya anggaran negara.

BURT juga akan melihat kuantitas atau jumlah kalender yang dicetak sesuai dengan nilai yang dianggarkan.

"Nanti kami akan lihat dan kaji, seperti apa pengaturannya supaya tidak membuat polemik, dianggap kemahalan, dianggap kelebihan. Kan itu kebutuhan rutin. Semua institusi dan lembaga pasti mencetak kalender," jelasnya.

Politisi PKS itu melanjutkan, berbagai masukan itu akan disampaikan BURT dalam rapat bersama pihak Setjen DPR. Adapun pihak Setjen yang akan hadir yaitu Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar.

"Akan saya tanyakan dan akan kami kaji, itu seperti apa supaya tidak ada polemik, tidak dianggap pemborosan, tidak dianggap tidak memiliki sense of crisis," tutur dia.

Sebelumnya, DPR menganggarkan Rp 955 juta untuk mencetak kalender. Adapun anggaran itu berasal dari APBN 2022.

Dikutip dari situs lpse.dpr.go.id, Minggu (28/8/2022), nama dari tender ini adalah 'Pencetakan Kalender DPR RI'. Kode tendernya yakni 739087.

Tender pencetakan kalender ini telah dibuat pada 23 Agustus 2022. Saat ini, tahap tender telah mencapai pengumuman pascakualifikasi.

Adapun pengadaan barang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR. Anggarannya tertulis mencapai Rp 955 juta.

"Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp955.737.000. Nilai HPS paket Rp901.875.000,"  demikian isi tulisan tersebut