Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mendorong Pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat dan ketergantungan pemenuhan komoditas dari daerah lain. Selain itu, pihaknya juga meminta pemda meningkatkan keterbatasan kemampuan dalam pemenuhan komoditas dari hasil produksi lokal.
Hal tersebut diungkapkannya, saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI dalam rangka mendengar upaya pengendalian inflasi di Provinsi Jambi, Jumat (9/9/2022). Anis mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan berharap semua yang dirumuskan tidak hanya sekedar tulisan, tapi dijalankan dengan penuh komitmen sehingga apa yang dikawatirkan bisa diatasi dengan baik.
"Saya apresiasi apa yang dilakukan terutama kekompakan dan solidaritas dari seluruh unsur yang ada di provinsi Jambi untuk mengatasi inflasi ini, mudah-mudahan dengan izin Allah SWT Jambi mampu mengatasi inflasi ini,” pungkas Anis.
Politisi F-PKS ini menambahkan, Produk Domestik Bruto (PDB) Jambi itu didominasi oleh sektor pertanian, yang menyumbang 27,2 persen. Artinya sektor ini harus digarap serius apalagi inflasinya terkait pangan . "Saya rasa menjadi catatan sendiri untuk bisa diberikan perhatian yang lebih besar dari pemerintah Provinsi Jambi," ujar Anis.
Legislator Dapil DKI Jakarta I ini menyampaikan, merujuk kepada laporan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, bahwa hingga 31 Agustus 2022 realisasi belanja Kementerian/Lembaga untuk Provinsi Jambi baru mencapai 51,33 persen." Jadi Kementerian keuangan harus mendorong Kementrian dan Lembaga untuk memperbaiki belanjanya untuk Provinsi Jambi," terangnya.
Selanjutnya, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti pertumbuhan ekonomi Jambi ditopang oleh konsumsi rumah tangga mencapai 43,4 persen, tetapi belanja pemerintah masih 22,2 persen. Artinya belanja pemerintah daerah Jambi belum cukup memadai untuk bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Sebagaimana diketahui, Jambi mengalami tingkat inflasi tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 8,55 persen. Disusul oleh Provinsi Sumbar tingkat Inflasi 8,01 persen, Provinsi Bangka Belitung inflasi sebesar 7,77 Persen, Provinsi Riau inflasi sebesar 7,04 persen, diperingkat ke Lima ada di Provinsi Aceh inflasi sebesar 6,97 persen.
