Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (Pras), berharap Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menghilang pada 16 Oktober mendatang. Anggota TGUPP Tatak Ujiyati menilai pendapat Edi itu subjektif.
Awalnya, Tatak menyebut bahwa TGUPP Anies akan berakhir sama dengan masa kerja Gubernur Anies. Dia tidak mempermasalahkan apakah gubernur selanjutnya menggunakan TGUPP atau tidak.
"TGUPP bubar setelah Anies purna tugas? Not a big deal. Semua juga tahu yang namanya tim gubernur, ya durasinya mengikuti jabatan politik gubernur. Gubernur baru pasti punya ways of working sendiri, apakah bakal punya tim, apakah namanya TGUPP atau bukan. Bukan hal penting untuk diributkan," ucap Tatak melalui akun twitternya dan sudah mengizinkan detikcom mengutip, Kamis (15/9/2022).
Kemudian, soal TGUPP membuat kacau, Tatak menyebut pernyataan itu adalah subjektif. Tatak merasa pernyataan dari Politikus PDIP itu tidak didasari fakta.
"TGUPP membuat kacau? Kalau itu sih pendapat subjektif saja yang tidak didasari fakta. Tak perlu ditanggapi serius. Toh faktanya, alih-alih kacau pembangunan Jakarta, justru makin pesat. Janji-janji Anies sebagian besar terpenuhi hanya dalam 1 periode kepemimpinan di Jakarta," katanya.
Dalam cuitannya tersebut, Tatak menyertakan foto pembangunan Kampung Susun Akuarium. Pembangunan Kampung Susun Akuarium adalah salah satu janji dari Anies Baswedan untuk penataan kawasan Kampung Akuarium yang sempat digusur oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Tatak juga me-retweet, unggahannya pada 7 Juni soal survei kepuasan terhadap kinerja Anies. Dalam cuitan itu, Tatak menulis hasil survei Pouli Center bahwa 86% warga puas dengan kepemimpinan Anies.
"Yang puas kinerja Pak Anies lebih banyak daripada yang tidak puas. Otomatis yang tidak puas terhadap TGUPP Pak Anies juga minoritas sebagai TGUPP juga SKPD fungsinya sebagai pembantu gubernur. Cuma supporting team gubernur, hebat amat sampai dibahas khusus sebagai tukang bikin kacau ya?" ucapnya.
Ketua DPRD Minta TGUPP Hilang
Sebelumnya, Pras mengkritik keberadaan TGUPP. Dia meminta agar TGUPP dihilangkan karena dianggap merugikan pembangunan di Jakarta.
Hal itu disampaikan Pras usai menghadiri Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) yang menyepakati tiga nama kandidat Pj Gubernur DKI Jakarta pada Selasa (13/9).
"TGUPP harus hilang. Itu yang buat kacau pembangunan di Jakarta. Dengan ide-ide dia, banyak yang merugikan," kata Pras.
Politikus PDIP itu menyoroti keberadaan trotoar yang tidak tersambung dengan tali air di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, merupakan ide TGUPP yang dieksekusi pemerintah daerah. Pras menilai ini sebagai salah satu proyek gagal yang digagas oleh TGUPP karena menyebabkan banjir.
"Salah satu contoh, jalan di Jakarta ini pendek. Saya menemukan di Kemang, ada tali air di trotoar, dilebarkan, ternyata tali air tidak nyambung ke trotoarnya, jadi buntu tengah-tengah, dampaknya banjir," jelasnya.
Pras lantas meminta Pemprov DKI berpikir rasional dalam melaksanakan pembangunan, khususnya di pinggiran Jakarta. Pasalnya, Pras menyoroti pembangunan kota masa kini hanya berpusat di tengah kota.
"Jadi harus rasional membangun. Pinggir daerah di Jakarta juga harus dapat persamaan pembangunan. Jangan cuma tengah kota, casing aja bagus. Yang gini nggak boleh tuh. itu ide-ide TGUPP tuh. Segitu banyak," ujarnya.
