Sederet anggota Fraksi PDIP DPR RI tergabung dalam forum 'Dewan Kolonel' mendukung Ketua DPR RI Puan Maharani untuk Pilpres 2024. Munculnya 'Dewan Kolonel' tak dipersoalkan Puan Maharani, sementara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kaget.
'Dewan Kolonel' berisi anggota DPR Fraksi PDIP dari Komisi I sampai XI. Tugas yang dilakukan 'Dewan Kolonel' yakni mendongkrak nama Puan Maharani di daerah pemilihan (dapil) masing-masing elite PDIP.
"Tapi semua dimulai dari Komisi I sampai XI. Apa yang bisa kita lakukan setiap komisi kita lakukan di dapil juga. Kalau bahasanya Pacul kan bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil kita masing-masing," kata Koordinator 'Dewan Kolonel' Trimedya Panjaitan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9).
Berikut elite PDIP di 'Dewan Kolonel' berdasarkan penuturan Trimedya Panjaitan:
-Pencetus 'Dewan Kolonel': Johan Budi S Prabowo
-Koordinator 'Dewan Kolonel': Trimedya Panjaitan
-Komisi I: Dede Indra Permana, Sturman Panjaitan
-Komisi II: Junimart Girsang
-Komisi III: Trimedya Panjaitan
-Komisi IV: Riezky Aprilia
-Komisi V: Lasarus
-Komisi VI: Adi Satriyo Sulistyo
-Komisi VII: Dony Maryadi Oekon
-Komisi VIII: My Esti Wijayati
-Komisi IX: Abidin Fikri
-Komisi X: Agustin Wilujeng
-Komisi XI: Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu
'Dewan Kolonel' Sah-sah Saja
Puan Maharani buka suara soal 'Dewan Kolonel' bentukan para anggota fraksi untuk mendukungnya jelang Pilpres 2024. Puan menilai inisiatif itu sah-sah saja.
"Inisiatif ini sah-sah saja selama dibangun dengan didasari semangat gotong royong," kata Puan usai mengunjungi Ponpes Mahasina Darul Qur'an wal Hadits di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (21/9).
Puan mengaku dirinya telah mendengar inisiasi munculnya 'Dewan Kolonel'. Puan berharap terbentuknya 'Dewan Kolonel' sejalan dengan tugas kepartaian sesuai arahan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait persiapan menghadapi Pemilu 2024.
"Instruksi dari Bu Ketum adalah semua kader, simpatisan, struktural partai harus mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun 2024. Turun ke lapangan, turun ke bawah untuk bertemu dengan rakyat," ujarnya.
Puan menyerahkan inisiasi tim itu kepada para kader. Meskipun demikian, dia mendorong agar para kader fokus menjalankan tugas-tugas kepartaian ke masyarakat.
"Itu kan inisiatif dari mereka. Namun sebenarnya kan bagaimana kita bisa bergotong-royong dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian, tugas-tugas fraksi untuk mensosialisasikan semua program ke lapangan," ujar Puan.
"Semua yang kemudian mempunyai tujuan dan keinginan untuk bekerja sama secara bergotong-royong tentu itu harus hal yang positif yang bisa dilakukan," lanjutnya.
Tak Takut Kalah dengan Ganjar
Anggota DPR RI Fraksi PDIP Johan Budi menepis isu 'Dewan Kolonel' loyalis Puan Maharani dibentuk karena takut kalah dengan Ganjar Pranowo. Johan mengatakan 'Dewan Kolonel' dibentuk para loyalis Puan Maharani berfokus untuk mengerek popularitas Puan.
"Ini berangkat kami mendukung Mbak Puan. Bukan, bukan takut kalah (dengan Ganjar). Soal kalah atau menang itu belakangan. Saya sih tidak takut kalah. Itu urusan kedua buat saya. Tapi saya pendukung Mbak Puan. Nah di situ oke saya sebut 'Dewan Kolonel'," kata Johan Budi kepada wartawan.
Johan mengatakan saat ini 'Dewan Kolonel' tersebut terus berdiskusi terkait strategi mendongkrak nama Puan di publik. 'Dewan Kolonel' bergerak mensosialisasikan nama Puan ke masyarakat.
"Makanya kita diskusi dulu sekarang ini bagaimana strateginya. Istilahnya itu menyosialisasikan Mbak Puan dulu. Belum sebagai presiden ya, belum sebagai calon. Saya konkret sama teman-teman itu, untuk mensosialisasikan Mbak Puan ke masyarakat," ujarnya.
Johan menjelaskan 'Dewan Kolonel' loyalis Puan bakal bertugas melakukan sosialisasi soal sosok Puan di dapil masing-masing. Dia akan memperkenalkan ketokohan dan prestasi-prestasi Puan kepada masyarakat.
"Misal saya di dapil. Kalau lagi kunjungan ke daerah ketemu dengan masyarakat nanti saya perkenalkanlah Mbak Puan, Ketua DPR RI kita, cucunya Bung Karno, tapi nggak ngomongin capres ya. Prestasi-prestasinya," ujarnya.
Megawati Kaget Ada 'Dewan Kolonel'
Sekjen Hasto Kristiyanto menegaskan tidak ada gerakan 'Dewan Kolonel' dari loyalis Puan Maharani. Dia sudah mengkonfirmasi ke Ketua Fraksi PDIP Utut Adiyanto kalau 'Dewan Kolonel' itu adalah guyonan.
"Jadi saya juga koordinasi dengan Pak Utut, dengan Mas Bambang Pacul Wuryanto. Itu guyonan dalam politik. Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel," kata Hasto kepada wartawan, di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/9).
Hasto bahkan mengungkap respons Ketua Umum Megawati Soekarnoputri usai mengetahui adanya gerakan 'Dewan Kolonel'. Hasto menyebut Megawati kaget dan langsung mengkonfirmasi hal itu.
"Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau. Beliau juga kaget, dan kemudian ya akhirnya mendapat penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel," ujarnya.
"Karena fraksi PDI Perjuangan DPR RI adalah satu sebagai alat kelengkapan partai di dalam menjalankan tugas-tugas partai di dalam memperjuangkan fungsi-fungsi legislasi, fungsi anggaran, pengawasan agar platform partai dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya," lanjut Hasto.
Puan sudah buka suara dan menyatakan sah-sah saja dengan muncul 'Dewan Kolonel'. Hasto justru meluruskan maksud Puan dengan adanya 'Dewan Kolonel'.
"Nggak ada, kan saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada karena kita adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat. Yang dimaksudkan Mba Puan adalah kebebasan di dalam berserikat, berkumpul. Beliau ini kan sosok demokrat, sosok yang di dalam pengertian sebagai ketua DPR itu kan melihat berbagai bentuk aspirasi-aspirasi yang ada. Tetapi Dewan Kolonel tidak ada," ujarnya.
Hasto mengingatkan Fraksi PDIP di DPR untuk melakukan tugas sesuai fungsinya. Dia meminta semua kader disiplin dan meneruskan arahan Megawati untuk membantu rakyat.
"Saya juga memberi tahu Pak Utut selaku Ketua Fraksi bahwa fraksi PDIP DPR RI tugas utamanya adalah kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan tidak ada yang namanya Dewan Kolonel karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai," ujarnya.
"Kemudian seluruh kader agar berdisiplin apalagi terkait dengan capres dan cawapres itu dinamikanya kan sangat kuat, diingatkan oleh ibu ketua umum bahwa berpolitik itu harus melihat konteks, konteks yang saya ini adalah partai turun ke bawah membantu rakyat, membangun harapan rakyat, apalagi situasi yang belum pulih akibat pandemi kemudian disusul kebijakan yang terpaksa harus diambil terhadap kenaikan BBM," imbuh Hasto.
Posko 'Dewan Kolonel' di Senayan
Anggota Fraksi PDIP Junimart Girsang membeberkan 'Dewan Kolonel' memiliki posko atau basecamp. Junimart mengatakan posko 'Dewan Kolonel' digunakan untuk membicarakan tentang pencapresan di PDIP jelang Pilpres 2024.
"Sampai sekarang kita masih komunikasi. Dan bahkan kita punya kantor untuk itu. Di seputar Senayan sini, kita punya kantor untuk Dewan Kolonel. Basecamp kita ada. Di sekitar Senayan ini kita punya kantor. Kita punya tempatlah, kita punya posko, posko namanya," kata Junimart kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9).
Junimart mengatakan posko 'Dewan Kolonel' disediakan agar para anggota tim itu sudah siap tatkala Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memutuskan bakal mengusung Puan sebagai capres 2024. Kendati demikian, Junimart menegaskan tim ini tegak lurus dengan keputusan Megawati terkait pencapresan.
"Untuk membicarakan tentang bagaimana ketika, misalnya, Ibu Ketua Umum akan menetapkan capresnya Ibu Puan Maharani, tentu kita sudah bergerak dan sudah siap. Tetap kita kan menunggu keputusan dari Ibu Mega," ujarnya.
