Anggota Komisi I DPR RI Hillary Brigitta Lasut menyoroti kasus yang tinggi terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di Nusa Tenggara Barat.
Pada bulan Maret tahun 2022 ada kejadian TNI AL telah mengevakuasi kapal-kapal karam yang ditumpangi PMI Ilegal di Selat Malaka.
"Saya ingin mengetahui bagaimana Lanal Mataram ke depannya untuk mengantisipasi kejadian seperti ini. Sehingga kami bisa tahu dan mengerti bahwa sebetulnya tanpa terlalu disoroti memang pihak Lanal sudah bekerja dan bergerak," ujar Hillary saat mengikuti Kunspek Komisi I DPR mengunjungi Markas Komando Lanal Mataram, di NTB, Selasa (27/9).
"Apalagi posisi yang dilewati mereka areal lautnya luas dan strategis untuk para komplotan ilegal ini melintasi areal kita menuju negara lain," ucap Hillary.
Politik Politikus Fraksi Partai NasDem ini menambahkan, pada saat Komisi I melakukan kunjungan ke Australia, PMI Ilegal itu rata-rata masyarakatnya berasal dari NTB. Untuk itu, perlu adanya upaya dan tindakan-tindakan yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah ini.
Dalam kesempatan yang sama, Danlanal Mataram, Kolonel Laut (P) Djawara Twies Wimbo Agitya mengatakan, memang para PMI Ilegal ini menuju negara terdekat seperti Australia melewati area yang angin dan arusnya saat bergerak ke selatan kapal-kapal kecil itu menjadi kencang. Namun, pada saat ini para pencari suaka itu mulai berkurang karena armada terus melaksanakan patroli, bahkan waktu itu ada patroli latihan bersama dengan Australia.
"Untuk mengetahui lebih dini agar hal tersebut tidak terjadi lagi, kami sekarang juga punya pasukan seperti Babinsa, merekalah yang kita taruh di pos-pos, kemudian mereka kita bekali untuk melakukan pengenalan siluet kapal-kapal kepada nelayan, karena mereka ini yang tiap hari ke laut," jelasnya.
"Pasukan ini berangkat malam hari dan jam 9 pagi baru kembali, tiap hari seperti itu, walaupun dengan segala keterbatasan tapi rutin mereka lakukan. Jadi begitu mereka melihat ada kapal mencurigakan mereka akan langsung melaporkan untuk mengantisipasi dini," ujar Wimbo.
