Masih maraknya kasus penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian serius bagi pemerintah.
Hal ini terbukti dari jumlah tahanan di Lapas maupun Rutan yang ada di Kaltim hampir di dominasi oleh pelaku penyalahgunaan narkotika.
Rupanya persoalan ini juga menjadi sorotan dari Komisi III DPR RI yang mengetahui hal tersebut saat audiensi dengan stakeholder Kemenkumham yang ada di Kaltim pada Rabu (5/10/2022) di Hotel Jatra, Balikpapan.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, hal tersebut harus dicari titik masalahnya mengapa kasus narkotika di Kaltim begitu marak. Sebab banyaknya penindakan yang dilakukan oleh aparat membuat over kapasitas lapas dan rutan.
“Ini persoalan penegakan hukum ke depan harus dicarikan solusi bersama. Tadi kan sudah disampaikan bahwa tahun 2021 dan 2022 itu 12.000 rata-rata tidak mampu lapasnya. Berarti prestasi penegakan hukumnya sama saja, berarti penindakannya benar pencegahannya enggak benar,” tegas Desmond saat diwawancarai awak media.
Masih banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika dinilai Desmond instansi terkait gagal dalam melakukan pencegahan. Padahal menurutnya, langkah pencegahan sangat penting dibanding penindakan.
“Berarti BNN dan Dirnarkoba gagal dong, kan setiap tahun sama saja, berarti kan pencegahannya tidak jalan. Penindakannya oke, padahal bicara narkoba itu pencegahan lebih penting daripada penindakan,” pungkasnya.
