Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan segala macam perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan Taman Nasional (TN) Bunaken di Sulawesi Utara. Pasalnya ketidakjelasan perizinan ini dapat mengancam industri pariwisata itu sendiri serta kelestarian dari terumbu karang yang ada di Taman Nasional Bunaken. Oleh karena itu Sudin meminta stakeholder terkait segera menyusun aturan jelas serta mencari solusi demi keberlangsungan pariwisata di TN Bunaken.

“Nanti sambil berjalan sambil diurus segala macam perizinan dan lain sebagainya,  Bunaken ini kan milik kita bersama, jadi semuanya harus menjaga termasuk sampah sampahnya, seperti contohnya sampah cair rumah tangga disini belum memiliki IPAL, maka saya minta satu paket pada anggaran 2023 disediakan di Bunaken ini,” ujar Sudin saat memimpin kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke TN Bunaken, Sulawesi Utara, Senin (10/10/2022).

Sudin menambahkan sebagai salah satu upaya untuk mempercepat penyelesaian masalah aturan tersebut, DPR sebagai mitra dari pemerintah akan segera mengagendakan rapat kerja membahas masalah terkait, agar segera ditemukan jalan keluar yang menjadi kesepakatan bersama. 

“Terkait masalah perizinan dan lain sebagainya di Bunaken ini bersama dicarikan solusi terbaik, kita akan agendakan rapat kerja kita harus cari win-win solution agar rakyat tidak dirugikan, negara tidak dirugikan dan undang undang peraturan tidak boleh dilanggar,” ucap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Tak hanya soal penerapan aturan, Sudin berharap adanya kesadaran dari para pelaku usaha yang ada di wilayah TN Bunaken, untuk memberikan edukasi kepada para wisatawan yang datang dalam upaya menjaga kelestarian TN Bunaken.

“Harus ada sosialisasi dan edukasi kepada pelaku pelaku usaha di bunaken untuk para wisatawan untuk tidak boleh menginjak terumbu karang dan membantu melestarikan terumbu karang agar laut disekitar semakin indah dan lestari kedepannya,” pungkas Sudin.