MENJAGA kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama, ekploitasi hutan yang tak terkendali akan berakibat bencana bagi semua pihak.
Dalam menjaga kelestarian hutan sudah selazimnya melibatkan masyarakat sekitar, menurut Anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid, memberikan pemahaman dan mensejahterakan masyarakat di lingkungan hutan harus menjadi perhatian pemerintah. Baginya masyarakat yang sejahtera modal pertama menjaga hutan.
Pernyataan tersebut dia ungkapkan saat Kunjungan Kerja Komisi IV di Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Banda Aceh.
Anggota Dewan dari Dapil Aceh itu mengatakan, hutan di Aceh akan terjaga apabila masyarakat yang menjaga dan tinggal di sekitar hutan di dukung dengan anggaran.
Lebih lanjut dia menjabarkan, kelestarian hutan akan membawa kesejahteran bagi hidup banyak orang.
"Bahwa masyarakat sejahtera hutan terjaga, kalau masyarakat tidak sejahtera jangan mimpi hutan itu terjaga," kata TA Khalid di Banda Aceh, Rabu (12/10).
TA Khalid mengaku resah dengan kondisi hutan Aceh saat ini. Di mana saat kondisi sudah aman, pemerintah sudah bisa terlibat dan polisi bisa menjaganya, hutan Aceh malah semakin rusak bukan semakin terjaga.
Dia mengatakan masyarakat sekitar hutan sepakat dengan yang namanya penyelamatan hutan khususnya Gunung Leuser, di sana terdapat empat satwa kunci yang saling hidup berdampingan. Akan tetapi untuk melakukan penjagaan itu pemerintah masih acuh tak acuh mengganggarkan dana.
Oleh sebab itu dia mendesak agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengoptimalkan pelaksanaan program konservasi sumber daya alam hayati, di Banda Aceh. Dia menyarankan agar KLHK membuat focus group discussion (FGD) untuk membahas peta jalan pelestarian Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).
Ke depan, lanjut TA Khalid, KLHK harus bekerja keras membuat roadmap bagaimana proses pengamanan serta pemanfaatan gunung Leuser lebih baik, sehingga dengan adanya pemetaan satu persatu persoalan bisa diselesaikan.
"Alhamdulillah tadi kita sudah diskusi sehingga teman-teman KLHK sepakat untuk melakukan FGD berjalan untuk menyusun program menjaga dan mengamankan Leuser secara optimal," ujarnya.
Di kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa yang harus menjadi fokus pemerintah di daerah konservasi itu bagaimana memberikan pendanaan.
“Artinya secara bergilir masyarakat di wilayah kawasan hutan bisa bekerja dan digaji oleh negara,” ungkapnya.
Menurut Dedi jika masyarakat sudah di gaji oleh negara dengan dana konservasi, maka mereka akan menganggap bahwa hutan itu menjadi kesejahteraan bagi hidupnya. Menurut Dedi, program tersebut bisa dilaksanakan karena tidak butuh anggaran besar, mengingat masyarakat yang tinggal di daerah kawasan hutan tidak terlalu ramai.
"Pengeluarannya tidak sebesar dari proyek yang dibangun untuk konservasi yang kadang-kadang tidak berhasil, maka lebih baik yang ada dijaga (masyarakat)," ujarnya.
Solusi lainnya, lanjut Dedi, pada revisi undang-undang konservasi harus mengatur terkait kebijakan fiskal antara daerah penyangga konservasi dengan yang menghasilkan untuk negara.
"Harus ada pengaturan fiskal, sehingga nantinya masyarakat di sana (di wilayah konservasi) terlindungi," ujar Dedi Mulyadi.
