Kepercayaan masyarakat bahwa kinerja DPR RI akan membaik bisa dijadikan modal sosial bagi lembaga legislatif tersebut untuk terus memecut kinerjanya. Dari kerja-kerja untuk rakyat yang semakin meningkat itulah nantinya citra DPR juga akan ikut meningkat.
“Meski citra DPR RI kini menurun, setelah mencapai titik tertinggi dalam 7 tahun terakhir pada Januari 2022 lalu, setidaknya masyarakat masih menaruh harapan kinerja terhadap para wakil rakyat yang dipilihnya. Ini harus bisa dijadikan modal sosial para legislator untuk meningkatkan lagi kerjanya,” kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Ari Junaedi, Senin (17/10/2022).
Menurut survei Litbang Kompas, citra DPR RI di bawah kepemimpinan Puan Maharani sempat memuncak sebesar 62,2% pada Januari 2022. Namun pada survei terbaru 4-6 Oktober 2022, citra DPR menurun. Meski begitu, sebanyak 43,6% masyarakat yakin kinerja para wakilnya di parlemen akan membaik.
“Apa yang harus dilakukan DPR RI adalah bagaimana kembali meningkatkan kepercayaan publik seperti di Januari 2022, bahkan lebih meningkat lagi. Itu tantangan DPR sekarang,” ujarnya.
Lebih jauh Ari menilai, selain kinerja, ada hal-hal lain yang harus diperhatikan anggota DPR RI agar mencapat kepercayaan publik, yakni sikap dan gaya hidup yang harus merakyat.
“Di luar kinerja, sikap dan gaya hidup anggota DPR RI harus sama, atau minimal tidak jomplang dengan rakyat yang diwakilnya. Memenangkan sisi emosional rakyat ini tidak kalah penting dengan kinerja,” kata Ari.
Bahkan, lanjut Ari, memenangkan sisi emosional dari publik lebih sering memengaruhi persepsi ketimbang sisi rasional seperti kinerja.
“Kan banyak juga pejabat publik yang secara ukuran obyektif kinerjanya tidak bagus-bagus amat, tapi citranya bagus karena orangnya ramah dan redah hati di hadapan rakyat. Nah, kalau DPR RI bisa melakukan dua-duanya, gaya hidup dan kinerja yang baik, pasti kepercayaan publik bisa meningkat lagi,” ujar Ari.
Ari menjabarkan, dalam kurun waktu Januari-September 2022, kinerja legislasi DPR RI secara kualitas sebenarnya cukup baik, seperti pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU Perlidungan Data Pribadi.
“Kerja-kerja DPR yang berkualitas ini yang harus disosialiasasikan secara masif agar masyarakat mendapat informasi tentang peran DPR RI di balik undang-undang yang bermanfaat nyata untuk rayat,” kata Ari.