Jagad maya sempat dihebohkan dengan pemberitaan yang mengemukakan bahwa hampir 70 persen sumber air minum rumah tangga tercemar limbah tinja. Hal ini mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi IX DPR RI, Ratu Ngadu Bonu Wulla.
“Masalah klasik dan memang kita harus berpikir bersama untuk bergandengan tangan. Di daerah-daerah (masalah air bersih) sangat kompleks apalagi di NTT,” ujar Ratu kepada Parlementaria saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Senin (24/10/2022).
Legislator dapil Nusa Tenggara Timur II mengungkapkan bahwa selain ada indikasi pencemaran, kurang tersedianya sumber air bersih juga menjadi masalah yang terus ditemukan di Indonesia. Dengan terbatasnya sumber air bersih, masyarakat tidak memiliki pilihan lain, sehingga terpaksa menggunakan air yang kualitasnya tidak baik.
“Memang saya pikir persoalan air bersih ini (selalu) menjadi masalah, bukan saja indikasi tercemar tinja karena dekat sumur dengan septic tank. Yang juga menjadi masalah adalah kurang tersedianya air bersih. Karena kurang tersedia air bersih mau enggak mau, ya sudah apa yang ada (maka) masyarakat konsumsi tanpa memperhatikan tingkat kebersihan dan kesehatan. Karena sumber airnya susah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ratu membandingkan problematika air bersih yang ada di kota besar dan di desa. Politisi Partai NasDem ini juga berkali-kali mengungkapkan realitas sulitnya mendapatkan sumber air bersih di beberapa daerah, terutama di NTT yang menjadi daerah pemilihannya.
“Kalau di Jakarta, kita sedang mendorong bagaimana air minum tidak terkontaminasi Bisphenol A. Sedangkan di desa, di daerah itu kita masih berbicara terkait ketersediaan air, sudah begitu kondisi air yang ada sudah tercemar dengan bahaya penyakit dan lain sebagainya. Di daerah NTT ketersediaan air bersih sangat rendah, air bersih sangat kurang. Ini mungkin bisa menjadi perhatian pemerintah. Dengan kondisi air juga ini, kan, bisa menyebabkan berbagai penyakit,” ungkapnya.
Ratu meminta kepada pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap masalah air bersih di Indonesia, menurutnya perlu ada kerja sama lintas sektor dalam menangani masalah tersebut. Kepada Parlementaria, Ratu menyampaikan bahwa penanganan masalah ini tidak hanya bisa digerakkan dari satu sektor saja, namun harus dilakukan dengan dukungan beberapa sektor.
“Kami minta ada kerja sama lintas sektor, lintas kementerian bagaimana menyelesaikan persoalan tidak bisa dari satu sisi. Jadi, ada masalah dikepung bersama-sama gitu. Jadi, kalau contohnya hanya dari sektor kesehatan enggak bisa. Lingkungan, ketersediaan air, dan lain sebagainya juga menjadi masalah. Ini yang perlu menjadi perhatian dari sektor-sektor lain seperti infrastruktur, sumber daya air, dan lain sebagainya, begitu juga faktor kemiskinan terkait dengan tempat tinggal yang tidak sehat,” kata Ratu.
Lebih lanjut, Ratu menjelaskan sebetulnya sudah ada beberapa program pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan ketersediaan air bersih seperti program layak huni dan program air bersih yang dicanangkan oleh Kementerian PUPR. Ke depan, Ratu berharap pemerintah bisa memetakan daerah-daerah yang bisa menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti bersama.
