Kaukus Kelautan-DPR RI pun mengadakan diskusi tentang nilai kawasan lindung dan konservasi darat dan laut dalam persiapan COP15 dan legislasi kebijakan publik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/11/2022).
Stakeholders Briefing yang diselenggarakan oleh Kaukus Kelautan ini menyoroti manfaat sosio-ekonomi dari proposal ini, dan menggarisbawahi peran utama yang dapat dimainkan Indonesia di kawasan dan di panggung global dengan memajukan konservasi darat dan laut lebih lanjut.
Anggia Ermarini, Wakil Ketua Komisi IV dan anggota Kaukus Kelautan menyatakan, bahwa masyarakat lokal adalah penjaga utama keanekaragaman hayati dan memainkan peran penting dalam kawasan lindung (Protected Areas).
Pemerintah pun dimintanya mendukung semua pemangku kepentingan dan bekerja untuk memastikan pengelolaan kawasan lindung yang efektif untuk mencapai tujuan keanekaragaman hayati, iklim, dan kesejahteraan masyarakat.
"Komisi IV menyambut baik argumen positif untuk kawasan lindung dan konservasi, termasuk proposal global 30x30, dan akan memulai kembali pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem Alam (RUU KSDAE)," kata Anggia.
Pada kesempatan sama, Prof. Rokhmin Dahuri, Guru Besar Fakultas Kelautan dan Ilmu Pengetahuan IPB, mengulas tantangan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Menurutnya, ekonomi sosial masyarakat menunjukkan bahwa ada ruang bagi ekosistem dan sumber daya laut untuk berkontribusi terhadap manfaat sosial ekonomi.
"Indonesia membutuhkan peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur, fasilitas, dan anggaran untuk memilih, merancang, dan mengoperasionalkan lebih banyak unit Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di seluruh negeri sehingga total luas KKP memenuhi 30% dari total perairan laut Indonesia pada tahun 2045," kata Rokhmin.
Sementara itu, Prof. Pervaiz K. Ahmed, Direktur Institute for Global Strategy and Competitiveness, Sunway University menegaskan tentang perlunya mengatasi eksternalitas negatif dari perubahan iklim, yang akan paling mempengaruhi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
"Indonesia dapat memperoleh manfaat sosial ekonomi senilai $1 triliun USD dari Kawasan Konservasi yang menggarisbawahi satu lagi alasan mengapa Indonesia harus membantu berkontribusi pada tujuan global 30x30," kata Pervaiz.
Firdaus Agung Kunto, Phd., Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menekankan, mengacu pada Sustainable Development Goals (SDGs), bahwa biosfer merupakan dasar bagi pengembangan masyarakat.
"Secara khusus SDG 14.2 dan 14.5 menyerukan untuk memulihkan dan melindungi ekosistem laut, dan melalui ini pendapatan dari perikanan dan pariwisata masih dapat dipastikan," kata Firdaus.
Drs. Indra Eksploitasia, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pun menyoroti tentang konferensi Konvensi Keanekaragaman Hayati yang akan diadakan bulan depan di Montreal, COP15, serta UNFCCC dan hubungan antara konvensi internasional untuk tujuan konservasi.
"Indonesia sebenarnya telah melampaui elemen terestrial dari target spasial ini di tingkat nasional. Indonesia seharusnya sudah melakukan konservasi lebih dari 30% di tingkat nasional, yang merupakan kontribusi signifikan terhadap kemungkinan target 30% di tingkat global," kata Indra.
Rahman Adi Pradana, Senior Policy Director Yayasan Konservasi International yang juga menjadi pembicara membahas misi Konvensi Keanekaragaman Hayati Post-2020 Global Biodiversity Framework (GBF) Konvensi Keanekaragaman Hayati adalah untuk meningkatkan tingkat ambisi untuk menciptakan perubahan transformasional untuk mencapai keadaan alam yang positif pada tahun 2030.
"Usulan untuk melindungi dan melestarikan setidaknya 30% daratan dan lautan di planet ini pada tahun 2030 merupakan target penting dalam GBF dan untuk membantu mencapai tujuan positif alam," kata Rahman.
Para Anggota DPR RI mengakhiri program dengan menyepakati bahwa kawasan lindung dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dalam upaya agar Indonesia dapat lebih berinvestasi dan memprioritaskan pembentukan kawasan konservasi darat maupun laut yang baru, perlu ada insentif, penghargaan, dan pengakuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang telah berkontribusi dalam melindungi kawasan setempat.
Selain itu, pengurangan karbon melalui kawasan lindung dan konservasi keanekaragaman hayat juga menjadi salah satu poin penting dalam diskusi. RUU KSDAE yang saat ini sedang dibahas di DPR merupakan hal yang fundamental, mengingat Indonesia saat ini tertinggal dalam segi instrumen kebijakan konservasi.
Lebih lanjut, para anggota DPR RI mengucapkan terima kasih kepada seluruh panelis atas wawasan dan pengetahuan yang mendalam yang akan menjadi masukan yang berarti bagi Panitia Kerja RUU KSDAE.
