Komisi A DPRD DKI mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk segera merealisasikan pemekaran Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. Pemekaran tersebut diharapkan dapat dilakukan pada 2023.
"Perlu segera membuat time schedule apa yang harus dikerjakan dari bulan pertama sampai bulan 12 tahun 2023, supaya masyarakat punya kepastian," kata Wakil Ketua Komisi A Inggard Joshua dalam keterangannya, Senin (14/11/2022).
Diketahui, wacana pemekaran Kelurahan Kapuk sudah dibahas sejak 2021. Dia menyebut sampai saat ini belum ada kepastian kelanjutan dari program tersebut.
"Kajian kan sudah kita lakukan pada saat 2021, tapi di 2022 berjalan tanpa ada suatu pergerakan, jadi wasting time artinya buang waktu selama setahun," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat (Walkot Jakbar) Yani Wahyu Purwoko mengatakan pihaknya siap melakukan sosialisasi kepada warga terkait pemekaran tersebut. Dia menyebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) siap membantu untuk administrasi data kependudukan warga.
"Kami siap melakukan sosialisasi kepada warga, juga kepada SKPD terkait untuk membantu administrasi data kependudukan," kata Yani.
Menurutnya, Kelurahan Kapuk sudah harus dilakukan pemekaran. Hal itu lantaran penduduknya yang semakin padat.
"Memang Kelurahan Kapuk ini luasnya 562,6 hektare dengan jumlah jiwa 167.900 jiwa dengan jumlah KK 55.258. Menurut Kepgub nomor 3 tahun 2004, maksimal jumlah penduduk di suatu Kelurahan dapat dimekarkan adalah sebanyak 40.000 jiwa," tuturnya.
