Komisi VI DPR RI memahami serta menerima penjelasan dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) di Indonesia. Dengan rincian, pada tahun 2022 PMN tunai anggarannya sebesar Rp5.000.000.000.000,- (Lima Triliun Rupiah), dan pada tahun 2023 anggarannya sebesar Rp10.000.000.000.000,- (Sepuluh Triliun Rupiah).
“Selain itu Komisi VI DPR RI juga mendukung PLN untuk mewujudkan pemerataan pelayanan kelistrikan atau penyediaan listrik di seluruh pelosok Indonesia, terutama di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T),” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama Darmawan Prasodjo di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).
Dalam kesimpulan berikutnya, lanjut Martin, Komisi VI DPR RI meminta PLN agar segera menyusun road map transisi energi ke listrik. Hal itu guna mengatasi persoalan kelebihan bahan (over supply) yang terjadi belakangan ini.
“Tak hanya itu, Komisi VI DPR RI juga mendukung dalam melaksanakan peningkatan rasio elektrifikasi bersamaan dengan mempercepat transisi energi dengan mendasar pengembangan pembangkit listrik yang bersumber dari sumber daya alam setempat,” lanjutnya.
Di akhir, Politisi Fraksi Partai NasDem ini menjelaskan bahwa Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT perusahaan listrik negara (Persero) untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anggota Komisi VI DPR RI dalam Rapat Kerja tersebut.
