Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan menyatakan sangat mendukung kampanye gerakan "Aksi Parlemen Untuk Menghentikan Kekerasan Terhadap Perempuan di Politik" Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) yang bekerjasama dengan UN Women dan Westminster Foundation for Democracy (WFD), untuk memastikan perlindungan terhadap kaum perempuan di dunia politik.
"Tentunya saya sebagai kader PDI-Perjuangan sangat mendukung gerakan tersebut karena di dalam politik tidak boleh ada pembeda-bedaan gender yang sama juga dengan pembedaan suku dan agama, semua siapapun juga sebagai warga negara Indonesia dan juga laki-laki maupun perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk duduk di posisi politik, baik itu di DPR maupun eksekutif, baik itu dimulai dari tingkat yang paling bawah, kelurahan, camat, bupati/walikota dan gubernur bahkan seperti Ibu Megawati ketika menjadi presiden," tegas Putra, Selasa (29/11/2022).
Lebih lanjut Putra mengatakan sebagai kader dari partai tentunya sangat mendukung tindakan tersebut karena kekerasan itu bukan hanya dilakukan secara fisik tapi kekerasan itu bisa dilakukan secara verbal. Ia mencontohkan kekerasan itu muncul dalam bentuk kampanye hitam atau 'black campaign' terhadap kaum perempuan yang membeda-bedakan posisi dengan laki-laki.
"Nah ini yang menurut saya tidak boleh terjadi di dunia politik di Indonesia baik itu secara offline atau secara online secara daring maupun secara luring. Ya baik itu saat bertatap muka ataupun ketika dilakukan di sosial media dengan perkataan yang tidak pantas," ucapnya.
Dirinya juga memandang bahwa masyarakat Indonesia sudah melek melihat bagaimana kaum perempuan juga banyak memberikan dan melakukan kontribusi-kontribusi yang sangat-sangat positif bagi perjalanan bangsa ini baik itu menjadi legislatif maupun yudikatif dan juga di eksekutif.
Sementara itu, terkait masih adanya prinsip-prinsip atau cara pandang di tingkat elektoral yang melihat bahwa perempuan tidak boleh memimpin laki-laki, Putra Nababan menegaskan bahwa cara-cara pandang sempit yang seperti ini harus dieliminasi. "Itu yang menurut saya adalah kampanye negatif terhadap keinginan perempuan," tandasnya.
"Kenapa sih kita mesti khawatir dengan dengan perempuan pemimpin? kan yang kita lihat dia perempuan atau tidak tapi yang kita lihat dia mampu memimpin atau tidak, kita ini kan bukan dalam rangka memilih kepala keluarga, kita kan bukan dalam rangka memilih kepala rumah tangga gitu. Kita kan mencari pemimpin yang bisa menjalankan tugas, program dan kebijakan untuk masyarakat banyak. Jadi sering kali salah kaprah atau memang membuat salah kaprah untuk kepentingan," pungkas politisi peraih suara terbanyak di dapil Jakarta Timur itu.
Untuk diketahui, Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) bekerjasama dengan UN Women dan Westminster Foundation for Democracy (WFD) menggelar Diskusi Publik dan Kampanye Bertema "Aksi Parlemen Untuk Menghentikan Kekerasan Terhadap Perempuan di Politik" selain itu Kegiatan yang berlangsung diselasar Gedung Nusantara II, Senayan Selasa (29/11) juga dilakukan penandatangan bersama oleh perwakilan perempuan dari seluruh fraksi yang berada di DPR RI.
