Tim Panja Pengawasan Tenaga Kerja Honorer Bidang Kesehatan dan PLKB Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam kunjungan yang dipimpin oleh Nihayatul Wafiroh, Komisi IX memberikan apresiasi kepada Pemkot Bogor atas persiapannya dalam pengangkatan Tenaga Kesehatan (Nakes) honorer menjadi PPPK (P3K).
"Kita kunjungan ke (Bogor) ini untuk memastikan bahwa Kota Bogor ini bisa melaksanakan peraturan pemerintah untuk menghilangkan tenaga honorer mulai November 2023. Yang jelas Kota Bogor ini persoalan ketenagakerjaannya sudah bisa dikatakan lebih bagus. Persiapan ke depannya sudah lebih bagus, dan untuk PLKB-nya ada 55 (orang) yang sudah diangkat menjadi ASN dan tinggal tujuh (orang yang belum diangkat). Ini kita usahakan agar segera diangkat (ASN)," imbuh Nihayatul usai memimpin pertemuan dengan Pemkot Bogor di Kantor Walikota Bogor, Bogor, Kamis (01/12/2022).
Selain itu, Komisi IX juga menyerap aspirasi dari para mitra kerja dan Pemkot Bogor mengenai persiapan dalam hal pengangkatan tenaga honorer bidang kesehatan. Mulai dari aspirasi mengenai lowongan formasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan, nilai gaji yang rendah, hingga jumlah lowongan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu Pemkot Bogor juga meminta agara proses pengangkatan nakes honorer menjadi ASN bisa disamakan dengan tenaga pendidik yang menggunakan indikator nilai passing grade sebagai syarat kelulusan tenaga honorer yang telah bekerja selama ini.
"Pada kesempatan tahun ini kita perekrutannya semuanya. Sehingga nanti kalau ke depannya lagi akan perekrutan (P3K) itu, yang (lulus) passing grade tapi belum bisa ter-cover itu bisa langsung diangkat, kalau itu ada formasinya. Jadi tidak perlu tes lagi itu, yang dilakukan oleh tenaga di pendidikan ya. Nah itu saya pikir lebih fair, untuk teman-teman yang sudah (lulus) passing grade. Contoh yang ikut tes (P3K) ini yang lolos passing grade-nya 10 orang, tapi formasinya tinggal 5 (orang), nah ini yang 5 (orang lagi) bagaimana? Harusnya kan tidak perlu tes lagi, kan tinggal mengangkat seperti itu. Saya pikir itu langkah bagus,” pungkas politisi Fraksi PKB tersebut.
Diketahui, PLKB adalah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana yang bertugas melaksanakan/mengelola, menggerakkan, memberdayakan serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program KB bersama institusi masyarakat pedesaan/ perkotaan ditingkatan Desa/ Kelurahan.
