Komisi IV DPR RI sepakat meminta Holding Perkebunan Nusantara PTPN III, Perum Perhutani, PT Inhutani I, dan PT Inhutani V untuk saling berkolaborasi. Pasalnya, kolaborasi ini krusial dalam rangka pelaksanaan program strategis pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di dalam maupun sekitar wilayah kerja perusahaan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama Perkebunan Nusantara Mohammad Abdul Ghani beserta Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro, Direktur Utama PT Inhutani I Oman Suherman, dan Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yuana Rady di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).
“Kami ingin BUMN bidang perkebunan dan bidang kehutanan meningkatkan kinerjanya, termasuk meningkatkan kualitas hutan dan kebun sebagai aset milik perusahaan. Kolaborasi juga penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar wilayah kerja,” ucap Anggia.
Oleh karena itu, mewakili Komisi IV DPR RI, Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu mendorong BUMN-BUMN bidang perkebunan dan kehutanan menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) berupa sosialisasi program berbasis kemasyarakatan, seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Ia pun berharap dengan rangkaian bimtek ini berkontribusi peningkatan kuantitas dan komoditas perkebunan.
“BUMN ini perlu meningkatkan kinerja untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas komoditas yang tinggi dalam mendukung perekonomian negara di sektor perkebunan dengan melibatkan petani dan pelaku usaha,” pungkas Anggia.
Selanjutnya, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menegaskan peran perkebunan bagi Indonesia. Ia memaparkan, perkebunan jika dikelola sebaik-baiknya, berpotensi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Dengan potensi yang besar itu, Sudin ingin BUMN bidang perkebunan dan kehutanan menjaga sumber daya alam yang menjadi aset perusahaan. Terakhir, ia menekankan konflik lahan sekitar wilayah kerja harus segera diselesaikan dengan tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan.
“Segera selesaikan konflik lahan antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Kelola juga pemberian akses, dan tingkatan partisipasi antar-stakeholder dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar wilayah kerja perusahaan. Serta pembiayaan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha pada masing-masing perusahaan,” tandas politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
