Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat. Hal itu dalam rangka untuk menyerap pandangan dari para akademisi di kampus tersebut, terkait pengelolaan produk Cukai Hasil Tembakau (CHT), baik dari sisi kesehatan, cukai tembakau, hingga warisan budaya.
Kunjungan tersebut diterima oleh Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unpad, serta para akademisi yang tergabung dalam CEDS (Center for Economics and Development Studies) FEB Unpad. Ketua Tim Kunspik BAKN DPR RI, Bachrudin Nasori, untuk mengukur bagaimana dampak dari merokok, meskipun ia berharap dampak signifikan bagi kesehatan itu tidak berasal dari rokok kretek tanpa filter (cigarette).
Sebab, ia menilai, rokok cigarette merupakan peninggalan budaya bangsa satu-satunya di dunia dan menjadi salah satu identitas Indonesia. Karena itu, selaku Anggota DPR, ia akan mengusulkan kepada UNESCO agar rokok cigarette ini menjadi peninggalan budaya Indonesia, seperti angklung, dan lain-lainnya
“Nah, kalau itu sudah menjadi budaya bangsa maka orang datang ke Indonesia. Dengan harapan, kalau tidak membawa pulang rokok cigarette (berarti) belum ke Indonesia. Sama seperti (kalau) kita pergi ke Korea Selatan, sebelum membawa pulang gingseng kita belum ke korea,” jelas Bachrudin Nasori usai memimpin pertemuan dengan peneliti CEDS FEB Unpad dan Wakil Dekan Unpad, Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/12/2022).
Legislator Dapil Jawa Tengah IX ini juga mengatakan bahwa hasil penelitian dari peneliti CEDS Unpad, terungkap bahwa dampak dari rokok itu luar biasa, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Bahkan, jika negara mendapatkan Rp203 triliun dari hasil cukai rokok, ternyata tidak berdampak positif untuk kesehatan. Bahkan, negara harus mengeluarkan biaya 10 kali lipat untuk kesehatan terdampa rokok tersebut.
"Yang kedua, saya banyak masukan bahwa dampak daripada rokok ini luar biasa terhadap kesehatan. Katakan kita dapat Rp203 triliun tapi untuk mengobatinya (kita harus) mengeluarkan biaya 10 kali lipat. Jadi apa yang dihasilkan dari cukai rokok ternyata tidak berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia,” ujar Bachrudin.
Diketahui, dalam kesempatan yang sama, BAKN DPR RI juga melakukan Kunspik ke Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Kunspik BAKN DPR RI ke UB tersebut juga dalam rangka untuk menyerap masukan terkait pengelolaan produk Cukai Hasil Tembakau (CHT), baik dari sisi kesehatan, cukai tembakau, hingga warisan budaya.
Karena itu, Politisi Fraksi PKB ini juga mengatakan nantinya usulan dari para akademisi, baik UB maupun Unpad ini akan digabungkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan anggaran dari Badan Intelijen Negara (BIN) RI
"Nah, jadi saya usulkan Karena nanti ada (dampak terhadap) ekonomi kesehatan di mana akan menghitung dampak kesehatan yang dihasilkan rokok cigarette dan non cigarette jadi kedepan nanti saya akan menggabungkan Unpad, UB, dengan BIN RI. Agar BIN RI membiayai nanti Unpad dan UB untuk meneliti dampak kesehatan dari rokok tersebut," jelas Anggota Komisi I DPR RI ini.
Salah satu peneliti CEDS UNPAD, Alfiah, mengutarakan bahwa dampak ekonomi dari kebiasaan merokok itu sangatlah besar, khususnya biaya secara langsung untuk kesehatan maupun biaya ekonomi, baik untuk jangka menengah mapun panjang.
“Terakhir kita juga menyampaikan hasil temuan hasil penelitian gabungan CEDS UNPAD dengan Indonesia Heart Society bahwa sebetulnya economic cost dari merokok itu besar sekali. Jadi, negara pun berat mengeluarkan dana kalau kita menghitung biaya secara keseluruhan dari merokok seperti itu.
Wakil Dekan FEB Unpad, Kurniawan Saefullah, pun menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan BAKN DPR RI ini, termasuk dari CEDS Unpad yang telah memaparkan dan berdiskusi mengenai fakta-fakta tentang cukai tembaga.
"Kami juga belajar bahwa perlu melihat trade off antara biaya ekonomi dengan dampak adanya pengangguran yang ditimbulkan kalau ada pengetatan konsumsi rokok, dan sebagainya. “Mudah-mudahan ada titik temu antara apa yang dihasilkan antar kampus dengan apa yang bisa diusulkan kepda pengambil kebijakan, terutama ketika mempertimbangkan secara keseluruhan pertimbangan tidak hanya dari satu sisi saja", tutupnya.
