Anggota Komisi VI DPR RI Melani Leimana Suharli mengapresiasi kinerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) yang telah mengutamakan pertumbuhan sekaligus pemberdayaan UMKM di Indonesia. Baginya, penyelenggaraan sosialisasi perizinan berusaha melalui NIB ini akan mempermudah para pelaku UMKM untuk memperoleh legalitas.
“Saya berpikir, apa yang bisa saya berikan kepada konstituen saya? Ternyata, ada salah satunya sosialisasi untuk UMKM. Para pelaku UMKM di konstituen saya telah saya kumpulkan. Ternyata, banyak sekali yang senang dengan sosialisasi Nomor Izin Berusaha (NIB) ini. Banyak sekali yang menantikan untuk mendapatkan akses NIB ini,” ungkap Melani dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BPKM Bahlil Lahadia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/2022).
Sejalan dengan kesepakatan antar negara G20, politisi Fraksi Partai Demokrat turut mendukung penuh penambahan nilai penguatan keterkaitan antara investor asing dengan UMKM. Terbukti, jelasnya, Kementerian Investasi/BPKM telah menerbitkan 1.513.000 NIB hingga 13 Juli 2022. Dirinya berharap Kementerian Investasi/BPKM konsisten mewujudkan kesepakatan tersebut.
Walaupun begitu, Melani mendorong Kementerian Investasi/BPKM berupaya agar Indonesia segera naik level hingga ke peringkat ke-40, yang sebelumnya peringkat ke-73 dalam kategori kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) berdasarkan perhitungan Bank Dunia. Dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), menurutnya, akan memberikan kemudahan sekaligus akselerasi demi memperbaiki iklim bisnis Indonesia yang lebih baik.
