Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengingatkan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) agar satu visi kelola investasi di Indonesia. Menurutnya, penanaman modal tidak boleh diukur dari sisi kuantitas saja. Akan tetapi, juga memperhitungkan sisi kualitas. Harapannya, keuntungan yang diperoleh bisa menyejahterakan rakyat, namun turut melindungi hayati di Indonesia dari kerusakan yang masif.
“Penanaman modal berkualitas, menurut saya, memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada masyarakat setempat dan kepada negara. Yang kedua, tidak merusak alam dan lingkungan secara luar biasa, yang pada akhirnya nanti kita membutuhkan dana yang besar untuk pemulihan. Yang ketiga, dia mendorong bangsa ini bangsa ini menuju industrialisasi baru kita bisa sebut berkualitas,” tegas Deddy dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Bahlil Lahadia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/22).
Sehingga, politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menyarankan Kementerian Investasi/BPKM konsisten mengevaluasi kualitas investasi yang telah masuk ke Indonesia. Lebih jauh, ia ingin kegiatan evaluasi tersebut mencakup penyusunan strategi pengaturan penanaman modal para calon investor pada tahun mendatang.
“Tentu untuk strategi tahun depan mungkin perlu berefleksi dengan mengevaluasi kualitas dari semua investasi yang masuk ke kita. Apakah memang benar itu akan memberikan kita manfaat? Kenapa orang mau datang investasi ke kita? Sumber daya alamnya, populasinya, tenaga kerjanya, kah? Menurut saya, sangat penting Bapak rumuskan sebagai sebuah legasi. Evaluasi terhadap kinerja investasi kita agar satu visi,” tegasnya.
Deddy pun menegaskan satu visi dalam mengelola dan menata investasi bisa membuka potensi yang menarik bagi industri untuk menanam modal di Indonesia. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja investasi di Indonesia bernilai krusial. Dirinya mengingatkan agar Kementerian Investasi/BPKM benar-benar serius menata hilirisasi industri untuk masyarakat.
“Soal hilirisasi ini kan juga tergantung pada ekosistem yang dibangun Pak. Dan saya kira dengan adanya undang undang cipta kerja, omnibus law di kementerian investasi saya kira ini kesempatan Pak. Untuk benar benar secara serius menata itu. Supaya memberi manfaat jangka panjang, bagi masyarakat kita dan kesetaraan ekonomi kita. Karena kalau hanya bertumpu pada investasi luar, saya kira dalam jangka panjang kita akan bermasalah,” Legislator Dapil Kalimantan Utara itu.
