Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Rusdi meminta Pemerintah, dalam hal ini Perum Bulog, untuk mengusut tuntas hilangnya 500 ton beras di gudang Bulog Pinrang, Sulawesi Selatan. Hal itu mengingat pada momen menjelang Nataru, akan berdampak pada stok pangan nasional. Sehingga diperlukan sistem dan regulasi yang ketat.

"Dengan kasus seperti ini harus diperketat regulasi sistem. Sehingga tidak terjadi lagi baik itu di wilayah Sulawesi Selatan maupun di daerah lainnya," kata Rusdi saat menggelar pertemuan di Gudang Bulog, Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu (17/12/2022).

Rusdi juga berharap pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, terutama upaya pemenuhan stok beras untuk menjadi target pemerintah. Sehingga pemerintah harus mengambil kebijakan untuk menjaga stabilitas dan supaya cukup stok beras dalam menghadapi krisis pangan.

"Harapan kita mudah-mudahan dengan apa yang menjadi targetnya Bulog, untuk menghadapi permasalahan bahwa semoga stok beras dan pangan di Indonesia selalu tersedia," tutupnya.

Menanggapi itu, Direktur Perum Bulog Purnomo Sinar Hadi menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengambil jalur hukum terhadap pelaku hilangnya ratusan ton beras tersebut. Modus yang dilakukan adalah dengan cara bekerja sama dengan oknum di Bulog cabang pembantu Pinrang. Sehingga, dapat mengeluarkan beras dari gudang Bulog tanpa adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).