Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mempertanyakan tindak lanjut dan dampak program nasional pemerintah terhadap masyarakat yang menjadikan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Pasalnya, hingga kini, tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku dinilai masih tinggi, yaitu sebesar 15,97 persen.
"Angka (kemiskinan) ini sangat memprihatinkan karena melampaui angka kemiskinan nasional yaitu 9,54 persen. Kondisi ini sangat unik. Maluku sebagai lumbung ikan nasional jangan hanya menjadi jargon dan janji manis. Tapi, harus benar-benar membawa Maluku keluar dari garis kemiskinan," ungkap Anis kepada Parlementaria, usai mengikuti Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi XI DPR RI ke Kota Ambon, Provinsi Maluku, Senin (19/12/2022).
Perlu diketahui, berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi tulang punggung perekonomian di Provinsi Maluku. Masing-masing menyumbangkan 23,52 persen PDRB.
Di sisi lain, dirinya pun menyebutkan nilai ekspor non migas dari Provinsi Maluku hanya berhasil menyumbangkan 0,8 persen saja. Tentu, menurutnya, nilai ini tidak bisa berkontribusi mengangkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku. "Ke depan perlu diupayakan agar ekspor hasil laut Maluku bisa langsung dikirim dari Maluku," tegas Anis.
Oleh karena itu, Anis mengingatkan kendala yang menghambat implementasi program Lumbung Ikan Nasional harus segera dituntaskan. Soal formulasi alokasi anggaran yang hanya menjadikan jumlah penduduk dan luas wilayah daratan dalam penempatan alokasi anggaran, menurutnya, terasa tidak adil bagi Provinsi Maluku yang sekitar 92 persen diliputi oleh laut.
"Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan jumlah 1412 pulau, sudah lama ditargetkan menjadi lumbung ikan nasional. Bahkan, ikan di Maluku menjadi salah satu bargaining pemerintah untuk mendapatkan bantuan dari Jepang. Namun hingga kini, kontribusi penetapan ini bagi penduduk Maluku belum terlihat," terang Politisi dari Fraksi PKS ini.
Oleh karena itu, bagi Anis, membangun wilayah kepulauan itu membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar Dikarenakan pulau-pulau kecil membutuhkan sarana dan prasarana sendiri.
"Ketersediaan sektor transportasi laut yang tidak memadai, membuat penjualan hasil pertanian di Maluku belum berjalan efisien. Oleh karenanya diperlukan aturan khusus untuk wilayah kepulauan seperti Maluku ini," tutup Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu.
Selama pertemuan berlangsung, Komisi XI DPR RI didampingi oleh jajaran pejabat tinggi dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Jaminan Kredit Indonesia, Himpunan Bank Negara (Himbara), beserta Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
