Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan mengapresiasi pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Provinsi Maluku. Pasalnya, dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 4,85 persen, Provinsi Maluku berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 6,01 persen di tahun 2022 (yoy). Karena itu, ia optimistis pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut akan kuat untuk menghadapi tantangan di tahun 2023.
"Kami optimistis. Secara nominal, pada triwulan III 2022, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Maluku tercatat sebesar Rp13,64 triliun. Sedangkan, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan tercatat sebesar Rp8,43 triliun. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku secara tahunan ini pada dipengaruhi oleh peningkatan mobilitas masyarakat," ungkap Fathan saat memimpin Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi XI DPR RI ke Kota Ambon, Provinsi Maluku, Senin (19/12/2022).
Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu menyampaikan, ada dua faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku pada masa pemulihan pasca pandemi Covid-19. Di antaranya, didorong oleh komponen Konsumsi Rumah Tangga serta Konsumsi Pemerintah.
Mengingat tahun 2023 berpotensi mengalami krisis global sekaligus domestik, maka perlu pemerintah daerah dinilai perlu membuat perencanaan untuk mengantisipasi prediksi tersebut. Menurut Fathan, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku bisa memperkuat komponen pendorong lainnya agar pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku tidak anjlok.
"Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada tahun 2023 diprediksi akan semakin menguat dibandingkan dengan tahun 2022. Adapun lapangan usaha yang berpotensi menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan, administrasi pemerintahan, dan perdagangan besar," tandas Fathan.
Perlu diketahui, Kunker Reses Komisi XI DPR RI ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait kondisi terkini perekonomian Provinsi Maluku sekaligus pelaksanaan kebijakan pemerintah setempat, mulai dari kebijakan fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Tidak hanya informasi terkini, Komisi XI DPR RI ingin memperoleh informasi langkah-langkah pemerintah setempat menghadapi tantangan ekonomi tahun 2023.
Selain itu, Komisi XI DPR RI juga menyerap aspirasi mengenai dukungan, terobosan, beserta kontribusi yang diupayakan untuk meningkatkan perekonomian di Provinsi Maluku, baik dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM maupun sektor lainnya. Selama pertemuan berlangsung, Komisi XI DPR RI didampingi oleh jajaran pejabat tinggi dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Jaminan Kredit Indonesia, Himpuan Bank Negara, beserta Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
