Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis menilai Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) merupakan program alternatif yang tepat pengganti Program Keluarga Harapan (PKH). John mengaku optimistis program luncuran Kementerian Sosial (Kemensos) ini bisa diterima dengan baik di tengah masyarakat.
“Kementerian Sosial membuat suatu namanya program PENA, Pahlawan Ekonomi Nasional. Kan Orang ada kalanya tidak semua penerima PKH itu akan menerima subsidi setiap bulan. Ini menurut saya adalah suatu program yang sangat bagus yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial dan masyarakat seharusnya merespon itu dengan sebaik-baiknya,” jelas John saat ditemui Parlementaria, usai melakukan pertemuan dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (16/12/2022).
Namun demikian, John mengingatkan pemerintah daerah untuk memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini agar bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran dan tepat guna kepada rakyat yang benar-benar membutuhkan.
“Untuk itu kami mendesak terus kepada Pimpinan Daerah. Bagaimana pun yang menerima DTKS itu adalah bahannya dari bawah. Nah kalau seumpamanya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak berupaya untuk memperbaiki data di DTKS itu maka di DTKS itu tidak akan berubah, mulai dari tingkat desa, kabupaten, dan provinsi. Untuk itu, kami mendesak Pemerintah Daerah untuk mengubah (DTKS) itu supaya timbul keadilan di antara masyarakat,” sambungnya.
Diketahui, Program PENA adalah program inisiasi dari Kementerian Sosial dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima bantuan sosial agar dapat mengembangkan kewirausahaan dengan memberikan bantuan usaha. Program PENA menawarkan dukungan penguatan usaha serta penguatan produksi dengan jumlah bantuan sebesar Rp 6 juta per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
