Komisi IV Akan Adakan Rapat Sinergi Tindaklanjuti Pencemaran di Danau Batur Bali

Komisi IV DPR RI menargetkan akan ada rapat sinergi di Jakarta bersama Pemerintah Kabupaten Bangli, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dalam rangka untuk membahas tindak lanjut untuk mengatasi pencemaran di Danau Batur, Bangli, Bali.

“Tadi kita berdiskusi, bagaimana untuk ‘mendamaikan’ antara aspek ekonomis yang menyangkut kehidupan masyarakat, yakni menyangkut kepentingan kesejahteraan dan kepentingan perut, dengan aspek ekologis,” ujar Anggota Komisi IV DPR Yohanes Fransiskus Lema dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Danau Batur ke Provinsi Bali, Selasa (20/12/2022). Adapun Kunker Reses ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi dengan didampingi beberapa direktur jenderal dari beberapa kementerian/lembaga.

Pria yang kerap disapa Ansy Lema ini menjelaskan bahwa pencemaran yang terjadi di Danau Batur, selain terjadi karena faktor alam, juga terjadi akibat faktor aktivitas manusia. Faktor aktivitas manusia itu, meliputi penggunaan pupuk kimia pada pertanian, penggunaan pakan yang tidak ramah lingkungan dari budidaya perikanan hingga limbah rumah tangga. Sementara pencemaran dari faktor alamnya adalah keseimbangan ekologinya, yakni kontur alam dan tanahnya sendiri yang memiliki potensi untuk terjadinya sedimentasi, longsor dan sebagainya.

"Singkat kata, tadi kita sepakat bahwa masing-masing kementerian ini harus mengetahui 'kontribusinya' dalam (menangani persoalan) pencemaran ini, sebagai sumber untuk mengidentifikasi masalah. Juga harus mengetahui solusi apa yang seharusnya dilakukan. Nah mudah-mudahan enam bulan ke depan kita bisa datang lagi ke sini melihat apa intervensi kebijakan yang sudah dilakukan dan progresnya seperti apa," demikian Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Diposting 22-12-2022.

Mereka dalam berita ini...

Dedi Mulyadi

Anggota DPR-RI 2019-2024
Jawa Barat 7

Yohanis Fransiskus Lema

Anggota DPR-RI 2019-2024
Nusa Tenggara Timur 2