Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melempar wacana perubahan sistem subsidi sehingga tarif KRL Commuter Line bagi orang yang dianggap kaya akan naik. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Demokrat Irwan mengaku setuju ada perubahan sistem subsidi.
"Bagus saja itu. Saya setuju dengan kebijakan tersebut. Rakyat miskin saja dicabut subsidinya, masa masyarakat yang kaya menikmati harga yang sama dengan rakyat miskin," ujar Irwan kepada wartawan, Rabu (28/12/2022) malam.
Namun, Irwan meminta penjelasan bagaimana penentuan standar orang yang dianggap mampu. Dia mengatakan buruh hingga pegawai honorer tak boleh menjadi korban dari perubahan subsidi tarif KRL tersebut.
"Yang terpenting harus dipastikan batasan 'orang kaya'-nya jangan sampai masyarakat buruh, karyawan rendahan, honorer serta rakyat miskin kota yang jadi korban kenaikannya," jelas Wasekjen Demokrat itu.
Irwan berharap Kemenhub segera membuat database agar kebijakan subsidi lebih tepat sasaran. Dia mengatakan harus ada evaluasi berkala jika kebijakan tersebut benar-benar dilaksanakan tahun depan.
"Segera dibuat aja databasenya yang benar dan tepat agar kenaikan tarifnya tidak salah sasaran. Kemenhub bersama pihak KRL juga harus lakukan monitoring dan evaluasi tiap saat pasca pelaksanaan di lapangan agar berjalan dengan baik dan aman," jelasnya.
Sebagai informasi, tarif KRL selama ini disubsidi oleh pemerintah. PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter mencatat realisasi subsidi tarif pengguna KRL dalam bentuk Public Service Obligation (PSO) mencapai Rp 2,14 triliun pada 2021.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan agar subsidi tepat sasaran, maka diperlukan skema yang tepat. Salah satu caranya, akan ada kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL. Seharusnya, penumpang mampu tak ikut menikmati subsidi karena tarif asli KRL saat ini di atas Rp 10.000.
"Kalau semua subsidi akhirnya didapat kepada masyarakat yang membutuhkan, contoh di Jakarta kita gunakan KRL hanya (sekitar) Rp 4.000, itu cost-nya mungkin Rp 10-15 ribu yang sebenarnya," kata Budi Karya dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (27/12).
Meski demikian, Budi Karya masih belum merinci secara pasti berapa tarif KRL yang akan dipatok untuk masyarakat mampu. Dia cuma mengatakan pemerintah yang akan menentukan mana golongan masyarakat mampu dan mana yang perlu disubsidi.
"Kita akan pilah-pilah mereka yang berhak dapat subsidi dan mereka yang tak berhak maka harus buat kartu. Kalau itu berhasil maka subsidi bisa diberikan ke sektorlain,"katanya.
