Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Irwan Fecho angkat bicara merespons kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) legislatif alias pileg dengan sistem proporsional tertutup. Wacana ini mengemuka seiring adanya uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), di antaranya Pasal 168 Ayat 2 yang bebunyi; "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka." Dengan proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai politik, sedangkan dengan proporsional terbuka harus mencoblos parpol dan nama calon legislatif (caleg).
Irwan menilai Pileg proporsional tertutup adalah bentuk kemunduran demokrasi Indonesia, sementara kedaulatan rakyat harus ditegakkan. "Kedaulatan rakyat akan tercipta apabila rakyat dapat menentukan kepada siapa aspirasinya mereka wakilkan," ujar Irwan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (30/12). Ketua DPD Demokrat Kaltim itu menuturkan bahwa internal parpolnya membuka ruang kompetisi yang demokratis dan sehat secara setara.
Menurut Irwan, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga mengamanahi para kadernya untuk membangun hubungan yang solid antara pemilih (masyarakat) dengan caleg dan partai secara paralel. Apabila pileg kembali ke sistem proporsional tertutup, katanya, maka hubungan antara caleg dan pemilih secara langsung akan terputus.
"Kami tidak merekomendasikan itu karena tidak mencerminkan kedaulatan rakyat yang demokratis, sehat, dan seimbang (check and balances)," tegasnya. Anggota Komisi V DPR tersebut mengatakan membangun kedekatan dengan pemilih adalah misi Partai Demokrat.
Itu karena partainya berdiri di atas kepentingan rakyat. "Partai Demokrat siap menjadi kawah candradimuka sebagai salah satu fungsi kaderisasi, yaitu menciptakan pemimpin-pemimpin Indonesia masa depan," ucap dia. Irwan Fecho juga berpandangan bahwa perubahan menuju Indonesia lebih baik, akan terjamin jika Pileg dengan sistem proporsional terbuka daripada tertutup.
Hal itu karena sistem proporsional terbuka mengedepankan partisipasi penuh rakyat dalam menentukan pilihanya. "Jangan atas nama prosedural seperti efisiensi anggaran, kepraktisan operasional, dan hal-hal lainnya yang bersifat teknis tersebut malah mengalahkan hasil bersifat substantif seperti partisipasi publik, demokrasi, dan kedaulatan rakyat," ucap Irwan.
