Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendorong pemerintah daerah untuk dapat menerapkan teknologi digital dalam penanganan kasus kekerdilan atau stunting.
Terkait sikap itu, dinilai Presiden Jokowi konsisten untuk mengatasi kasus kekerdilan di Indonesia.
"Sebetulnya kita mengapresiasi kalau Presiden Jokowi ini konsisten sekali untuk melakukan penanganan terhadap stunting, karena memang salah satu program unggulannya Jokowi," kata Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay, Selasa (3/1/2022).
Politikus PAN ini menyadari, bahwa kasus ini memang masih mengkhawatirkan. Sehingga perlu kerja cepat menanganinya.
Meski demikian, dirinya menyarankan, tak hanya pemerintah tapi semua lapisan masyarakat harus turun.
"Memang persoalan stunting ini di Indonesia masih cukup mengkhawatirkan karena lumayan tinggi, maka dari itu harus didorong supaya segera turun. Tentunya harus melibatkan seluruh elemen masyarakat," jelas Saleh.
Dia juga menuturkan, penggunaan elektronik untuk penanganan kasus stunting di daerah sangat tepat, namun perlu adanya koordinasi minta pemerintah, yakni pemerintah pusat dan Pemerintan daerah termasuk lembaga terkait.
"Penggunaan elektronik itu saya kira akan lumayan baik jika itu terkoordinasi dengan menggunakan teknologi elektronik, kenapa karena penghitungan data kita ini sebetulnya selalu masih saja kadang-kadang tidak akurat. Karena itu dengan penggunaan teknologi kita bisa langsung mendapatkan gambaran peta cakupan di seluruh Indonesia," kata Saleh.
Perintah Jokowi
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendorong pemerintah daerah untuk dapat menerapkan teknologi digital dalam penanganan kasus kekerdilan atau stunting. Jokowi ingin penanganan stunting menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
"Arahan Bapak Presiden adalah tolong dipastikan semua kabupaten/kota nanti didorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektroniknya, koordinasi dengan MenPAN-RB," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta dikutip dari siaran pers, Senin (2/1/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan SPBE dengan baik sebagai basis data dalam menurunkan kasus stunting di daerah. Untuk itu, Jokowi mengimbau agar kabupaten/kota lainnya dapat mereplikasi implementasi dari Kabupaten Sumedang.
“Khusus untuk stunting, beliau (Presiden) menyarankan agar ditentukan di bawah koordinasi Bapak Wapres, Bapak Menko PMK, dan Kepala BKKBN, untuk memilih, bisa 20, 30 atau sampai 50 kabupaten/kota yang memang sudah baik nilai SPBE-nya, juga stunting-nya tinggi, agar apa yang sudah dilakukan di Sumedang ini bisa langsung direplikasi," jelas Budi.
