Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) untuk memperhatikan pemenuhan kebutuhan tenaga perpustakaan. Maka dari itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri, menilai bahwa isu ini masih perlu menjadi perhatian Perpusnas.
“Kendala dan permasalahan utamanya terkait isu pemenuhan pustakawan. Mengingat ketercukupan tenaga perpustakaan menjadi salah satu unsur penting upaya pembangunan literasi masyarakat,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi X DPR RI dan Perpusnas di Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2022). RDP ini dilakukan guna membahas Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2022 serta Persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023.
Lebih lanjut, Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut menambahkan, memasuki tahun 2023, Perpusnas harus semakin fokus pada program prioritas strategis nasional yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Dia pun mengapresiasi capaian yang diraih Perpusnas sepanjang tahun anggaran 2022.
Senada dengan itu, Anggota Komisi X DPR RI, Illiza Sa'aduddin Djamal, mendukung Perpusnas untuk menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Salah satunya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) agar berkomitmen dalam peningkatan anggaran di bidang literasi. Legislator dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tersebut menegaskan akan memberikan dukungan penuh agar kinerja dan capaian Perpusnas terus meningkat.
“Apa yang disampaikan Kepala Perpusnas, terutama terkait pustakawan, harus menjadi fokus kita apalagi sudah akan disusun naskah akademik. Harus segera dimulai agar apa yang akan dipaparkan bisa mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Muhammad Syarif Bando selaku Kepala Perpusnas mengungkapkan, saat ini kebijakan pemenuhan kebutuhan pustakawan belum optimal. Kepala Perpusnas menambahkan, pada 2022, daya serap anggaran Perpusnas mencapai 98,41 persen dari total anggaran Rp660.304.500.000. Untuk tahun 2023, pihaknya membuat strategi pencapaian kinerja, salah satunya dengan menetapkan target realisasi anggaran per triwulan.
