Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengkritik Kinerja Kementerian Pertanian mulai dari program-program kerja yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap petani, hingga data stok pangan yang berbeda. Hal itu dibahas dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, di kantor DPR, Senin (16/1/2023).
"Sudah memasuki tahun ke-4 masa kerja Menteri pertanian, memperhatikan program-program kerja Kementerian pertanian yang sudah dilaksanakan hingga saat ini, komisi IV menilai bahwa pembangunan pertanian masih menghadapi masalah klasik," kata Sudin.
Bahkan kata Sudin, di beberapa kesempatan menunjukkan keadaan semakin memburuk salah satunya ditunjukkan dengan impor beras, dan meningkatnya impor komoditas pangan lainnya yang meningkat.
Menurut Komisi IV DPR, secara kasat mata menunjukkan produksi beras dan pangan lainnya tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional, sehingga terpaksa pemerintah melakukan kebijakan untuk impor dikarenakan data stok beras yang disampaikan Kementerian Pertanian tidak sinkron.
Untuk itu Komisi IV meminta agar dilakukan pembenahan data produksi dan stok beras untuk kepentingan kebijakan pemanfaatan ketahanan pangan nasional. Komisi IV juga melihat kinerja atau program belum berdampak secara signifikan kepada pencapaian target nasional, melainkan hanya berorientasi pada penyerapan anggaran bukan kepada pencapaian produksi nasional.
"Sebagai contoh capaian produksi daging sapi sangat jauh makin lama makin turun jauh dengan kebutuhan nasional. Bahkan di tahun lalu bahkan Indonesia terjangkit penyakit PMK yang sangat berdampak buruk terhadap pencapaian produk daging nasional," tegasnya.
Program Gagal
Hal itu dibuktikan dengan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan masih adanya kegiatan program bermasalah di Kementerian pertanian, bahkan ada program yang gagal atau tidak mencapai target.
"Salah satu contohnya food estate di beberapa tempat. Kami komisi IV sudah menyiapkan panja bahkan beberapa teman-teman mengusulkan untuk di buat pansus, karena di situ banyak data yang palsu," ungkapnya.
Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kementerian pertanian, terutama terkait dengan lemahnya koordinasi yang dilakukan oleh Sekjen Kementerian Pertanian.
"Saudara menteri yang berkhianat terhadap anda yang menusuk anda tidak mungkin orang dari jauh itu orang dari dekat anda. Saya hanya menekankan saja berkali-kali saya sudah bicara kita sudah bicara dari hati ke hati bahwa yang berkhianat pasti orang dekat bukan orang jauh," ujarnya.
Komitmen Rendah
Dia menegaskan, kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Sekjen Kementan utamanya dengan instansi terkait seperti badan pangan nasional, Perum Bulog, Bappenas dan Kementerian Perdagangan, Dirjen anggaran.
Selain itu, rendahnya komitmen yang tercermin dalam beberapa kesempatan dengan informasi yang disampaikan berubah-ubah tidak konsisten masih terjadi maladministrasi seperti pada proses pengisian jabatan struktural dalam beberapa hal informasi.
"Saya sampaikan kepada Komisi IV sangat tidak akurat bahkan cenderung manipulatif dan hal lainnya adalah banyak jabatan yang kosong, tidak seizin dalam pengisian. Saya tegaskan lagi dalam pengisian tidak melihat latar belakang apakah si A punya kemampuan. Salah satu contoh si A kemampuannya tukang nipu tapi malah diangkat," pungkasnya.
