Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) memutuskan menghentikan Liga 2 dan Liga 3 Indonesia usai melakukan rapat Komite Ekskutif (Exco) pada 12 Januari 2023. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mempertanyakan kebijakan PSSI terkait keputusan penghentian Liga 2 dan Liga 3 tersebut.
”Keputusan menghentikan Liga 2 dan 3 jelas kontraproduktif dengan semangat memajukan persepakbolaan Indonesia. Penghentian liga ini akan mempersempit ruang kaderisasi sepakbola profesional, juga merusak tatanan maupun tata kelola sepak bola di Indonesia,” kata pria yang karib disapa Cak Imin kepada wartawan, Senin (16/12).
Cak Imin juga mempertanyakan keterlibatan dan persetujuan official klub peserta Liga 2 dan Liga 3 dalam keputusan pemberhentian tersebut. Sebab diduga, adanya indikasi tanda tangan palsu yang menyuarakan penghentian kompetisi dari klub peserta, namun nyatanya klub tersebut menolak penghentian kompetisi.
”Kami meminta PSSI untuk mengkaji kembali keputusan penghentian Liga 2 dan Liga 3 sebab efek domino dari keputusan tersebut berdampak luas. Salah satunya kepada perekonomian pemain, juga terhadap bisnis sepak bola dan perekonomian daerah,” tegas Cak Imin.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendorong, agar PSSI mencabut keputusan pemberhentian Kompetisi Liga 2 dan Liga 3 dan mengambil kebijakan lain yang lebih merangkul kepentingan banyak pihak serta tidak merusak tatanan kompetisi sepakbola di Indonesia.
“Berikanlah ruang lebih banyak bagi bakat-bakat muda untuk berkompetisi. Bagaimana mungkin kita bisa mencetak prestasi kalau tidak ada kompetisi yang disiapkan oleh PSSI,” tegas Cak Imin.
Menurutnya, pembenahan harus dilakukan ketika ada persoalan dalam pelaksanaan liga. “Namun, pembenahan tidak harus dengan cara memberangus keberlangsungan liga yang menjadi tempat mengasah sekaligus mengukir prestasi sepak bola di Tanah Air,” pungkasnya.
