Wakil Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw memandang diperlukannya sinergi dan koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat dan daerah untuk atasi kerusakan sebagai dampak dari ancaman banjir dan rob di wilayah pesisir Kabupaten Demak yang berada di Pantai Utara Pulau Jawa. Mengingat dampak yang ditimbulkan banjir rob di sejumlah titik di Kabupaten Demak sangat tinggi, hal ini akan berpengaruh pada penurunan kualitas hidup masyarakat, kerusakan ekosistem darat dan laut, maupun indikasi peningkatan kemiskinan.
"Kami meminta kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Demak agar masalah banjir rob di wilayah ini dapat di atasi. Kita lihat tadi juga dampak dari banjr dan rob salah satunya akses jalan untuk anak-anak sekolah menjadi terganggu, ini harus segera diatasi dan menjadi perhatian serius seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kota/kabupaten," ungkap Robert usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kamis (19/1/2023).
Lebih lanjut Politisi partai Nasdem itu turut mendorong kepada pemerintah untuk hadir dengan suatu kajian yang mendalam untuk bisa mengatasi banjir dan rob yang masih terdapat di beberapa titik dan harus segera ditangani agar masyarakat merasa aman. "Pemerintah pusat tidak bisa berjalan sendiri harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah apa yang menjadi prioritas dan bisa dilakukan untuk bisa memberikan kenyamanan dan keamanan dulu kepada masyarakat. Maka sinergitas dan koordinasi harus menjadi satu kesatuan," jelas Robert.
Pada kesempatan yang sama Bupati Demak Eisti'anah dalam sambutannya mengatakan untuk menyelesaikan permasalahan banjir dan rob kawasan pesisir Demak tidak dapat dilakukan hanya oleh Pemerintah Kabupaten Demak sendiri, namun juga dibutuhkan kolaborasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat yang sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Ia pun berharap kedatangan Komisi V DPR RI ke kabupaten Demak, dapat membantu permasalahan yang ada di kabupaten Demak yang dalam hal ini terkait dengan pengendalian banjir dan rob.
"Terimakasih kepada Komisi V DPR RI yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di Kabupaten Demak untuk meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak banjir dan rob. Semoga ada bantuan untuk kabupaten Demak, karena dari pemerintah kabupaten Demak tidak sanggup untuk menyelesaikannya sendiri, apalagi di tambah curah hujan yang luar biasa, sehingga semua terdampak, tidak hanya rumah warga saja namun sampai pertanian juga terdampak,” ungkapnya.
Untuk diketahui, wilayah pesisir Kabupaten Demak saat ini terus mengalami kerusakan sebagai dampak dari ancaman banjir dan rob. Pada akhir Desember 2022 sampai dengan awal Januari 2023, intensitas hujan sangat tinggi disertai dengan puncak arus pasang dan gelombang tinggi menyebabkan 16 rumah roboh, 49 rumah rusak berat, 26.164 rumah terendam, 5.624 hektar sawah dan 7.456 hektar tambak terkena banjir.
Apabila kondisi banjir rob ini tidak segera ditangani, setidaknya 160.000 jiwa penduduk Demak yang tinggal di wilayah pesisir akan semakin mengalami penurunan kualitas hidup, yang akan berdampak panjang pada kesehatan generasi yang akan datang dan indikasi peningkatan kemiskinan. Bencana banjir rob akan mengancam keberlangsungan perekonomian karena menurunnya sumber daya laut dan pesisir.
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI turut dihadiri sejumlah Anggota Komisi V DPR RI lain diantaranya, Sudjadi, Irine Yosiana Roba Putri (F-PDIP), Ali Mufthi, Tubagus Haerul Jaman (F-Golkar), Novita Wijayanti, Mulyadi (F-Gerindra), Fadholi, Syarief Abdullah Alkadrie, Soehartono, Sri Wahyuni (F-Nasdem), Dedi Wahidi, Irmawan, Neng Eem Marhamah Zulfah (F-PKB), Willem Wandik, Lasmi Indaryani (F-Demokrat), Suryadi Jaya Purnama, Hamid Noor Yasin (F-PKS), serta Muh. Aras (F-PPP).
