Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto soal kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di tengah dorongan mundur dari kabinet. Ali menyebut NasDem tak terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh PDIP.
"Kalau partai politik yang melakukan evaluasi pasti ada subjektivitasnya karena kepentingannya berbeda sehingga NasDem tidak terpengaruh lah dengan apa yang disampaikan saudara Hasto," kata Ali kepada wartawan, Jumat (20/1/2023).
Ia kemudian menyinggung terkait menteri NasDem yang tak pernah ditangkap oleh KPK. Ia menyerahkan semua keputusan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Apapun penilaian orang tentang kinerja daripada menteri dari NasDem secara keseluruhan menteri NasDem kan nggak ada yang ditangkap KPK dalam bekerja kan. Artinya gini, sudahlah kita serahkan saja semuanya itu kepada Pak Jokowi kan," ungkapnya.
Pernyataan serupa juga disampaikan Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago. Ia menilai pernyataan Hasto terkait kinerja Menteri Pertanian tak seusia fakta dan tidak berdasar.
"Coba lihat data dan fakta pasti tidak benar dan tidak berdasar. Tidak perlu desak dan tekan-tekan Presiden dengan data yang absurd seperti itu. Biarkan Presiden ambil keputusan sesuai dengan hak beliau," tutur Irma.
Irma menjelaskan berdasarkan data Bulog terhadap realisasi pengadaan gabah atau beras dalam negeri sampai dengan tahun 2022 cukup baik. Bahkan, lanjutnya, stok gabah RI tak perlu impor dan mampu berswasembada sendiri.
"Data menunjukkan bahwa stok gabah cukup dan tidak perlu impor, data surplus beras itukan 1,7 ton artinya memang kita mampu swasembada dan tidak perlu impor. Itu sudah disampaikan Mentan berkali-kali di media," tutur Irma.
"Menurut saya, yang tidak mampu serap gabah petani itu justru Bulog dan yang pengin impor itu Bulog dan Mendag. Jadi, salah besar jika disalahkan Mentan," sambungnya.
Ia lantas merinci kinerja serap gabah atau beras oleh Bulog dalam 5 tahun terakhir. Menurut Irma berdasarkan Hasil Survei Cadangan Beras Nasional (SCBN) 2022 sejak 2018 serap beras oleh Bulog di angka 1,4 juta ton, sementara 2021 di posisi 1,21 juta ton.
"Tahun 2022 terendah selama 5 tahun hanya 954 ribu ton (6 Des 2022), sumber masalahnya ada di sini. Semestinya serap yang bagus saat panen raya Maret-Mei, tapi pada 2022 ini hanya Maret; 48 ribu ton dan April; 201 ribu ton," kata Irma.
Adapun terkait isu reshuffle Irma menyerahkan sepenuhnya keputusan ke Presiden Jokowi. Ia menekankan bahwa kinerja Mentan bagus dan on the record.
"Biarlah itu menjadi hak prerogatif presiden, tapi kami tekankan di sini bahwa kinerja menteri kami bagus dan on the track dengan perintah Presiden. Bahkan, di era pandemi ketika banyak kementerian yang pertumbuhannya minus, Kementan justru tumbuh," tutur Irma.
Irma menyinggung terkait Menteri NasDem yang tak pernah ditangkap KPK. Ia menegaskan jika gabah petani hingga saat ini cukup dan tak perlu impor.
"Menteri NasDem nggak ada loh yang makan uang rakyat sampai kemudian berujung ditangkap KPK. Artinya, kami berkinerja baik, bisa juga dilihat selama ini apakah rakyat kesulitan beli beras?," tutur dia.
"Kan tidak pernah dan itu fakta bahwa memang beras kita cukup. Saya tahu betul dan check di media berapa kali Mentan menyatakan gabah petani cukup dan kita tidak perlu impor," imbuhnya.
Waketum NasDem Ahmad Ali pernah memastikan menteri-menteri partainya tidak akan mundur mandiri dari kabinet tanpa adanya permintaan langsung dari Presiden Jokowi. Menanggapi hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut ada laporan kerja Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo ke Jokowi yang tidak tepat.
"Apa (laporan) yang disampaikan Menteri Pertanian ke Presiden kan tidak tepat. Bayangkan saja, menteri itu kan pemerintahan, dalam pengertian sehari-hari, (menteri) yang menguasai hal ikhwal kementerian yang dipimpinnya," ujar Hasto saat dihubungi, Kamis (19/1).
Hasto menilai Mentan tidak menunjukkan performa karena masih melakukan impor beras. Terlebih, lanjut Hasto, Mentan memberikan laporan salah kepada Jokowi.
"Ketika menteri memberikan laporan kepada Presiden bahwa Indonesia mampu berswasembada beras, namun dalam praktiknya ternyata impor. Artinya kan tidak performed. Apalagi telah memberikan laporan yang salah kepada Presiden," tuturnya.
