Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan untuk sosialisasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan Hak Imunitas Anggota DPR RI. Serta menjalin kerja sama dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka melaksanakan tupoksi dan kewenangan MKD DPR RI, khususnya dengan Pihak DPRD, Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi.
"Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Anggota DPR RI, Hak Imunitas ini dijelaskan dalam UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 pada Pasal 224," jelas Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun saat memimpin pertemuan MKD DPR RI dengan anggota DPRD Prov Jateng, Wakapolda Jateng dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Jateng beserta jajaran, Semarang, senin (30/1/2023).
Adang menambahkan, sosialisasi tupoksi MKD DPR RI bermaksud membangun kerja sama yang sinergis serta menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD, Pihak Kepolisian dan Kejaksaan. "Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas dan amanah ini tidaklah mudah dan ringan. Evaluasi, dukungan, sumbangsih dan kontribusi atas berbagai kelebihan dan kekurangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya bersama untuk meraih masa depan kelembagaan yang lebih baik," terang Adang.
Politisi Fraksi PKS juga menjelaskan, selain hak imunitas, upaya untuk peningkatkan kinerja MKD DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yaitu di bidang Keprotokolan yang menyangkut tentang penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI, yang notabene adalah TNKB Khusus sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
"TNKB Khusus dimaksud juga akan meningkatkan pengawasan publik terhadap Anggota DPR. Ketika ada pelanggaran hukum yang dilakukan, maka melalui TNKB Khusus akan mudah diidentifikasi untuk kemudian dilakukan penerapan sanksi hukum dan diharapkan Pimpinan dan Anggota DPR RI akan lebih meningkatkan kinerja dan tanggungjawabnya," jelas Adang.
Adang berharap, Hasil kunjungan kerja MKD bersosialisasi ke Provinsi Jawa Tengah ini semua ide, pemikiran dan gagasan dapat menjadi bentuk tanggung jawab konstitusional sebagai anak bangsa dalam rangka saling memberi dukungan bagi kelancaran kinerja bersama untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan DPR RI. "Demi masa depan bangsa dan negara yang lebih baik di masa yang akan datang." Pungkas Adang.
