Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan, keberadaan sebuah industri harus bisa memberi kemanfaatan langsung baik bagi keuangan negara maupun kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Hal itu disampaikan Sugeng saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke PT Victory Chingluh Indonesia di Tangerang Banten, Kamis (9/2/2023).
"PT Victory Chingluh Indonesia adalah sebuah perusahaan yang memproduksi alas kaki (sepatu) yang 99 persen hasil produknya diekspor ke luar negeri. Di tahun 2022 lalu, ditengah krisis akibat pandemi, perusahaan ini dalam setahun menghasilkan 36 juta pasang sepatu. Ini adalah industri padat karya dan ekspor. Industri manufaktur semacam ini memang penting dalam struktur ekonomi kita," ungkap Sugeng.
Ia mengatakan, Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) PT VCI mencapai 58 persen dari standarnya yaitu 60 persen sebagaimana yang diatur dalam peraturan perindustrian. "Tingkat Kandungan Dalam Negerinya sudah 58 persen, dan menyerap tenaga kerja hingga 30 ribu tenaga kerja," terangnya.
Sebagaimana diketahui, lanjut Sugeng, industri atau korporasi industri harus memenuhi tiga aspek, yakni environment, social responsibility, dan juga government. "Environment di sini bagus sekali fisiknya. Meskipun ini adalah industri namun dibangun dengan konsep villa. Sehingga sirkulasi udaranya bagus. Selain itu tadi dikemukakan pula bahwa pemanfaatan energinya menggunakan energi baru terbarukan yakni energi geothermal disamping juga dari PLN," ujar Sugeng.
Dikatakannya, dari uji petik yang dilakukan Komisi VII di lokasi, tampak bahwa para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut juga merasa bahagia. "Dari berbagai masukan yang ada disebutkan bahwa CSR yabg dilakukan PT VCI ini bersifat berkelanjutan, tidak bersifat kalitatif. Oleh karenanya muncul gagasan agar PT Victory Chingluh Indonesia dapat membangun Balai Latihan Kerja (BLK). Hal ini akan terus kita tindaklanjuti," tuturnya.
Sugeng menjelaskan bahwa dalam setiap kunjungan kerja yang dilakukan, Komisi VII DPR selalu membuat list skala prioritas mengenai apa saja yang menjadi tindak lanjut selanjutnya yang akan dilakukan. "Inilah komitmen Komisi VII Dalam menjalankan tiga fungsi yakni fungsi legislasi, budgeting, serta pengawasan. Dan ditambah satu fungsi lagi yaitu problem solving," pungkasnya.
