Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, angka stunting turun dari 24,4 persen di tahun 2021 menjadi 21,6 persen di tahun 2022. Meski begitu, ambisi pemerintah menurunkan stunting hingga 14 persen pada 2024 masih perlu penyesuaian di lapangan.

Merespon hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengapresiasi pemerintah yang telah berhasil menurunkan angka stunting nasional dengan cukup signifikan. “Bukan hal yang mudah apalagi di masa pandemi Covid-19,” kata Edy baru- baru ini.

Namun, Edy memberikan saran agar pengukuran stunting memiliki standar nasional. Menurutnya  hal itu diperlukan agar pemerintah daerah yang melakukan survei bisa memakai standar yang sama. “Pasalnya, perbedaan cara ukur antar satu wilayah dikhawatirkan akan mempengaruhi kredibilitas data pusat,” ungkapnya.

Legislator Dapil Jawa Tengah III itu pun mempertanyakan adanya enam daerah yang stunting meningkat pada periode survei 2022. Enam provinsi tersebut adalah Sulawesi Barat (2021: 33,8 persen dan 2022: 35 persen ), Papua (2021: 29,5 persen dan 2022: 34,6 persen), NTB (2021: 31,4 persen dan 2022: 32,7 persen), Papua Barat (2021: 26,2 persen dan 2022: 30 persen), Sumatera Barat (2021: 23,3 persen dan 2022: 25,2 persen), dan Kalimantan Timur (2021: 22,8 persen dan 2022: 23,9 persen).

“Kenaikan ini harus menjadi atensi pemerintah pusat. Dana digelontorkan banyak, kok, naik,” kata Edy. Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyarankan agar pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan BKKBN, untuk terjun langsung ke enam provinsi tersebut guna mengetahui penyebab kenaikan anak yang stunting. “Jadi enam provinsi harus jadi prioritas,” kata Edy.

Selanjutnya, intervensi yang bisa dilakukan, lanjut Edy adalah kepada ibu hamil, terutama pada ibu dengan kondisi kurang energi kronis (KEK). “Poltekes bisa digerakan untuk membantu intervensi terutama di tingkat keluarga. Poltekes dapat membantu layanan kesehatan primer,” tutupnya.