Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyatakan penyediaan layanan air bersih dan sanitasi merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kerjasama global untuk mempercepat pencapaian SDGs bidang air bersih dan sanitasi melalui transfer teknologi, dukungan investasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola sangat krusial terutama bagi negara-negara berkembang.
Hal itu disuarakan Puan saat memimpin Delegasi DPR RI dalam forum Parliamentary Hearing di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat pada 13-14 Februari 2023 dihadiri segenap anggota parlemen dari seluruh negara anggota PBB dan Inter-Parliamentary Union membahas tema 'Water for people and the planet: Stop the waste, change the game, invest in the future'.
Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa di Indonesia penyediaan layanan air bersih merupakan tanggungjawab negara yang mandatnya sekaligus untuk memastikan keterjangkauan, ketersediaan, dan aksesibilitas. "Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa investasi dan kontribusi sektor swasta sangat penting," ujar Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Senin (20/2/2023).
Mengingat, sambung Puan, untuk menyediakan layanan air bersih yang komprehensif, anggaran negara hanya mampu meliputi sekitar 30% dari kebutuhan finansial untuk membangun infrastruktur air bersih dan sanitasi. "Oleh karena itu, kami sangat membuka peluang investasi dan keterlibatan sektor swasta," ungkapnya.
Selain itu, Puan juga menyerukan empat hal yaitu peningkatan bantuan negara-negara maju untuk perbaikan infrastruktur dan transfer teknologi, pendanaan global. Terakhir, PDI-Perjuangan ini mengajak semua peserta forum Parliamentary Hearing untuk hadir pada World Water Forum 2024 yang akan diadakan di Indonesia.
Sebagaimana diketahui, kegiatan Parliamentary Hearing tersebut diselenggarakan dalam rangka menyongsong UN Water Conference 2023 pada bulan Maret mendatang. Kegiatan Forum Parliamentary Hearing itu dibuka oleh Presiden Majelis Umum PBB ke-77 Csaba Korosi dan Presiden IPU Duarte Pacheco.
Turut hadir segenap Delegasi DPR RI dalam pertemuan Parliamentary Hearing tersebut yaitu dalam Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon (Fraksi Partai Gerindra), Achmad Hafisz Tohir (Fraksi PAN), Charles Honoris (Fraksi PDI-Perjuangan), Irene Yusiana Roba Putri (Fraksi PDI-Perjuangan), Putu Supadma Rudana (Fraksi Partai Demokrat), serta Ravindra Airlangga (Fraksi Partai Golkar).
