Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi mendorong pemerintah pusat terkait banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara ini segera memberikan anggaran untuk membenahi hal-hal yang mencangkup perekonomian daerah, terutama untuk membangun infrastruktur. Dari infrastruktur itu, pertumbuhan ekonomi daerah juga ikut membaik kembali, bahkan hingga kini masih dilakukan perbaikan meski sudah 2 tahun lebih berlalu.
Fauzi menyampaikan ini di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, saat Komisi V melakukan Kunjungan Kerja Reses. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga diminta segera melakukan Rancang Bangun Rinci alias Detail Engineering Design (DED). Selain itu kunjungan kerja ini sekaligus juga melihat langsung kondisi infrastruktur daerah yang menjadi prioritas.
Namun, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dari pelaksanaan APBN ini, Fauzi meminta dukungan anggaran pemerintah pusat yang lebih besar, karena ini berkaitannya dengan kelayakan serta keselamatan bersama.
“Nah, kami meminta Kementerian Terkait Khususnya PUPR dan Kementerian Perhubungan bisa berkoordinasi dengan Pemkab Luwu Utara untuk penanganan ruas jalan dan hunian tetap yang menjadi prioritas masyarakat dapat mempercepat bergeraknya sektor ekonomi dan sektor lainnya,” ujarnya usai kunjungan kerja di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Jumat (17/2/2023)
Maka dari itu kita ingin mengetahui permasalahan-permasalahan apa yang menonjol dari pembangunan sarana prasarana infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Luwu Utara, karena sesuai aturan perundang-undangan dana beberapa usulan pembangunan dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Luwu Utara dapat ditindaklanjuti dan dikoordinasikan, agar nantinya pembangunan tersebut segera dimanfaatkan oleh masyarakat (rakyat).
Tentu saja, Legislator Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi menjelaskan bahwa untuk menindaklanjuti semua kebutuhan infrastruktur itu, Komisi V menyerap aspirasi Pemkab maupun Pemda. Saat meninjau desa Radda yang dimana lokasi banjir bandang ini yang terendam bukan hanya air tapi juga beserta tanah dan pasir akibat meluapnya sungai Masamba, dan itu ternyata tidak menyisakan apapun, baik itu aset para masyarakat.
“Oleh sebab itu, kami meminta pemerintah pusat membantu pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten karena masih banyak yang perlu dibenahi terkait infrastruktur pasca banjir bandang. Dengan kedatangan teman-teman anggota Komisi V di Luwu Utara tentu akan bisa memberi gambaran secara langsung apa saja yang masih butuh perhatian,” tutup Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
