Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira mengimbau kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengkaji kembali kebijakan penerapan siswa SMA/SMK masuk pukul 05.00 pagi.
Menurut dia, aturan tersebut tak punya relevansinya dengan efektivitas sebuah kegiatan belajar mengajar di sekolah.
"Jangan jadikan siswa/i kita menjadi 'kelinci percobaan'. Sebaiknya Dinas Pendidikan Propinsi mengkaji ulang kebijakan ini," kata Andreas kepada wartawan, Rabu (1/3/2023).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menyebut, kebijakan tersebut tidak memiliki alasan kuat untuk diterapkan dan dibuat tanpa adanya kajian yang menalam.
"Kebijakan ini tidak punya cukup kuat dan jelas alasannya, untuk merubah awal jam belajar siswa SMA/SMK menjadi jam 5 pagi. Jangan suatu kebijakan dibuat hanya atas dasar feeling dan selera pembuat kebijakan," ujarnya.
Ia menjelaskan, sejumlah pemangku kepentingan dari sektor pendidikan di NTT pun menentang keras adanya kebijakan tersebut. Hal ini diketahui langsung oleh Andreas karena saat ini dirinya sedang berada di dapil Flores NTT.
"Saya lagi di Dapil, di Flores. Di daerah ramai penolakan dari sekolah, para guru dan orang tua siswa terhadap kebijakan ini," katanya.
Sebelumnya, Gubernur NTT Viktor B. Laiskodat dalam pertemuannya dengan Dinas Pendidikan NTT dan sejumlah kepala sekolah dan guru-guru SMA sederajat meminta agar aktivitas sekolah khusus SMA dan SMK di NTT dimulai lebih awal pukul 05.00 WITA.
Pernyataan Gubernur Laiskodat ini kemudian diviralkan melalui media sosial dan kini menjadi perdebatan di masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan pengamat pendidikan.
