Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong kementerian/lembaga memperkuat praktik integritas para aparatur negara. Hal ini terkait dengan munculnya sejumlah temuan harta kekayaan bernilai fantastis milik pegawai Kementerian Keuangan.
Puan menggarisbawahi pejabat negara dituntut untuk memiliki integritas tinggi, yang tercermin dari ketaatan pada aturan, menjalankan prinsip-prinsip kejujuran, transparan, menjaga martabat, dan bertanggung jawab.
"Dengan mengemukanya kasus ini, dapat menjadi momentum bagi seluruh aparatur negara di seluruh kementerian/lembaga, untuk dapat memperkuat praktik integritas, yang diwujudkan mulai dari kedisiplinan individu-individu, bisnis proses, dan peringatan dini," ungkap Puan dikutip dari Antara, Kamis (16/3/2023). Hal itu disampaikan Puan dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (15/3).
Mencuatnya polemik harta kekayaan fantastis pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, menurut Puan, menjadi indikasi adanya oknum yang tidak berintegritas dalam menjalankan tugasnya. Ia mengingatkan para aparatur negara untuk menjunjung kejujuran dan transparansi terhadap masyarakat.
"Saat ini dengan kemajuan teknologi informasi komunikasi, rakyat dapat selalu melihat dan memantau segala bentuk kegiatan pejabat negara dalam menjalankan tugas maupun kegiatan di luar tugas. Bahkan rakyat melalui pemantauan di media sosial juga mengamati ruang kehidupan pribadi dan keluarga," tutur Puan.
Puan menegaskan para anggota DPR RI berkomitmen untuk menjaga integritas serta kehormatan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
