Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sudin mengungkapkan kapasitas produksi PT Pupuk Indonesia telah memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan pemerintah. Pada 2023, pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sekitar 7,8 juta ton. Sementara, kapasitas perseroan mencapai 13,9 juta ton.
Yang menjadi persoalan, ucap Sudin, bukanlah kapasitas produksi, melainkan angka permintaan yang diusulkan para petani terlalu tinggi dan jauh melebihi alokasi yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, itu yang membuat situasi di lapangan menjadi gaduh.
“Permintaan pupuk dari petani se-Indonesia jumlahnya kurang lebih 23 juta ton, tetapi pemerintah hanya siap memberi subsidi pupuk sebanyak 9 juta ton. Itulah mengapa kegaduhan terjadi,” ujar Sudin dalam rapat di Komisi IV, Jakarta, Senin (20/3).
Untuk mengatasi masalah tersebut, politisi PDI Perjuangan itu meminta Pupuk Indonesia untuk membangun kios komersil atau nonsubsidi.
“Jadi kalau petani tidak dapat yang subsidi, mereka bisa beli yang nonsubsidi,” ucapnya.
Adapun, Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Gusrizal mengatakan kapasitas produksi produk pupuk milik Pupuk Indonesia Grup mampu memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan Pemerintah. Secara total, kapasitas produksi perseroan mencapai 13,9 juta ton yang terdiri dari 8,8 juta ton pupuk urea, 3,8 juta ton pupuk NPK, dan sisanya sekitar 1,3 juta ton jenis lainnya.
“Jadi kalau urea kita lebih dari cukup. Produksi kita 8,5 juta ton. Total kebutuhan subsidi hanya sekitar 4,7 juta ton, jadi kita punya kelebihan 3,8 juta ton,” kata Gusrizal.
Sementara untuk NPK, Gusrizal mengatakan kapasitas produksi Pupuk Indonesia mencapai 3,5 juta ton. Sementara, kebutuhan untuk subsidi hanyan3,2 juta ton.
“Sehingga kita punya surplus 300 ribu ton,” tandasnya.
