ANGGOTA Komisi IV DPR RI Yessy Melania meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan impor beras 2 juta ton yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Yessy menilai, kebijakan tersebut tidak realistis mengingat data yang disampaikan oleh BPS menunjukkan ketersediaan beras nasional tahun ini dalam kondisi melimpah.
"Apalagi para petani di sejumlah sentra tengah mendekati puncak panen raya. Jadi menurut saya, kebijakan impor ini perlu dipertimbangkan kembali. Jangan sampai para petani merugi," ujar Yessy, Selasa (28/3).
Sebagaimana diketahui, kondisi beras pada 2022 mencapai 31,54 juta ton atau naik 0,29% jika dibandingkan pada 2021 yang hanya 31,36 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsi mencapai 30,20 juta ton. Dengan demikian terdapat surplus sebesar 1,3 juta ton.
"Nah itu kan artinya tugas Kementan perlu diapresiasi karena kalau bicara produksi sudah digenjot dan hasilnya surplus. Jadi kalau bicara stok adanya di Bulog dan kalau stoknya kosong berarti harus diserap. Begitu juga bapanas (badan pangan nasional) yang harus mengatur regulasi harga," jelasnya.
Yessy menambahkan, sejauh ini tugas Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah pimpinan Syahrul Yasin Limpo sudah bekerja secara maksimal. Termasuk dalam upayanya meningkatkan produktivitas.
"Kalau bicara produktivitas saya kira sudah menunjukan peningkatan. Tidak ada masalah. Hanya memang penyerapannya saja yang perlu dioptimalkan," tutur politisi dari Fraksi Partai NasDem ini.
Sebelumnya Anggota Komisi IV lainya, Andi Akmal Pasluddin juga menyayangkan kebijakan pemerintah, dalam hal ini Badan Urusan Logistik (Bulog) yang sibuk mengurusi impor ketimbang menyergap hasil panen petani. Menurutnya, rencana impor beras sebanyak 2 juta ton adalah langkah mundur dan menyakiti hati petani.
"Sekarang kok Bulog lebih sibuk impor daripada pengadaan. Menurut saya kebijakan itu buruk sebab kasihan petani karena pasti akan mempengaruhi harga di tingkat bawah," jelasnya.
